Implementasi Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah
DOI:
https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.84Kata Kunci:
PBI, BPJS, KebijakanAbstrak
Artikel ini bertujuan untuk memahami peran dan alur kebijakan pengawasan, anggaran dan legislasi dari DPRD Lampung tengah terhadap kebijakan di bidang kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu dalam bentuk PBI APBD (penerima bantuan iuran) BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif dengan analisis data, wawancara DPRD, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, dan Perangkat Desa. Untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan hasil data menggunakan metode USG Metode Urgency, Seriousness, Growth yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala. Hasil penelitian bahwa program PBI BPJS sebagian tidak tepat sasaran sehingga perlu penanganan serius sehingga sesuai tujuan PBI BPJS tercapai secara maksimal.