Analisis Yuridis Partisipasi Pemilih Pemula Sebuah Refleksi Pelaksanaan Pemilu Inklusif 2024
DOI:
https://doi.org/10.57250/ajpp.v4i3.1759Kata Kunci:
Pemilih Pemula, Partisipasi Politik, Pemilu serentak 2024Abstrak
Penelitian ini membahas partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Indonesia dengan metode analisis secara normatif terhadap pelaksanaan hak pilih sebagai wujud partisipasi politik warga negara. Pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif menjadi momentum penting untuk mengukur tingkat kesadaran politik generasi muda, khususnya usia 17-25 tahun yang berjumlah sekitar 20% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional. Tingginya jumlah tersebut menunjukkan peran strategis pemilih pemula dalam menentukan arah pembangunan nasional. Namun partisipasi mereka masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan tentang prosedur pemilu, rendahnya literasi politik, serta terbatasnya sosialisasi dari penyelenggara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Penelitian ini menelaah aspek normatif dari hak memilih, syarat kepemilikan hak pilih, serta implementasi di lapagan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kerangka hukum menjamin dan mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam Pemilu serentak 2024, serta merefleksikan efektivitas pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Barat.
Unduhan
Referensi
Rizki Amalia Fitriani. (2022). Beleidsregel Implikasi Yuridis Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. In Rizki Amalia Fitriani, 6(11), 951–952. PT. Putra Pabayo Perkasa.
Anuar, A. R., & Harun, A. (2019). Malaysia-Indonesia Cross-Border Governance: Is There a Trade-off between Security and Economic Development? Journal of International Studies. https://doi.org/10.32890/jis.15.2019.8025
Asshiddiqie, J. (2006). Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi. Jaringan Informasi Hukum.
Budiono, B. (2017). MENGGAGAS SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG SESUAI DENGAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 1(1). https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.605
Febriani Wardojo, M. (2018). Legal Standing. 2(1), 174–184. https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,
Fitriani, R. A., Damaryanti, H., & ... (2021). Juridicial Analysis of Treasurer Function as Internal Auditor Based on PERMENKEU No. 113/PMK. 05/2012 juncto PERMENKEU No. 190/PMK. 05/2012. Asian Journal of Law and …, 3(1), 60–64. http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajlg/article/view/12913
Herawati, R., Sukma, N. M., & Hananto, U. D. (2019). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(3).
Huda, N. (2012). PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art1
Irianto, S. (2017). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. Jurnal Hukum & Pembangunan. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339
Irma, & Fajriyah, N. (2021). Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum. Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, 1(1), 111.
Kasin, A. (2011). Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden ke DPR. Jurnal Akualita.
Kurniadi, D. (2009). Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota.
Muhammad Nur Ramadhan. (2019). Jurnal pemilu. In Jurnal Adhyasta Pemilu (Vol. 6, Issue 1).
Muhammadong, N. (2018). Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Halu Oleo Law Review, 1(2). https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3640
Perdana, K. (2019). EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI PENDAHULUAN PEMASARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA. JWP (Jurnal Wacana Politik), 4(1).
Renno, L. (2006). Notes on the Brazilian 2006 Presidential Elections: The Winding Road to Democratic Consolidation. Colombia Internacional, 64, 154–165. https://doi.org/10.7440/colombiaint64.2006.07
Risnain, M. (2015). KONSEP PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PROGRAM LEGISLASI NASIONAL: REKOMENDASI KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN PADA PROLEGNAS 2015-2019. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(3). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.13
Rohman, S., & Mubarok, B. U. (2022). Single Candidates Against the Empty Box; on Regional Head Elections 2020 in Indonesia. JWP (Jurnal Wacana Politik), 7(2), 179. https://doi.org/10.24198/jwp.v7i2.34730
Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA THE RULE OF LAW : ANTARA HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM POSITIF. Lex Scientia Law Review, 2(2). https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580
Tinuntung, J. (2014). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten talaud 1. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 1, 5. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/47834
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Rizki Amalia Fitriani, Nafsiatun Nafsiatun, Mauro Zamboni, Himawan Estu Bagijo
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a 