Arus Jurnal Sosial dan Humaniora

Pengaruh Investasi R&D, Struktur Modal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan

2026-07-05T07:23:02+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investasi research and development (R&D), struktur modal, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor consumer cyclical dan consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 109 observasi yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi research and development (R&D) dan struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan struktur modal yang optimal dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Analisis Pengelolaan Arsip Pada Unit Sumber Daya Manusia Dan Umum Di Ombudsman Republik Indonesia

2026-07-16T00:13:00+00:00

Penelitian ini membahas pentingnya pengelolaan arsip yang efektif sebagai bagian krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di era transformasi digital, dengan fokus pada Unit Sumber Daya Manusia dan Umum di Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengelolaan arsip berdasarkan indikator sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem kearsipan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di unit ini sudah berjalan dengan baik, didukung oleh keberadaan arsiparis yang kompeten, sarana penyimpanan arsip yang memadai, dan penerapan sistem digital seperti aplikasi Simaori untuk pengelolaan arsip digital. Namun, terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi arsiparis, terutama terkait pengarsipan digital, serta kendala teknis pada pengunggahan arsip digital yang perlu diatasi. Sistem kearsipan yang meliputi penyimpanan, pelayanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip telah dilakukan sesuai prosedur yang mendukung keamanan dan efisiensi pengelolaan arsip. Kesimpulannya, pengelolaan arsip di Ombudsman Republik Indonesia sudah cukup efektif namun masih perlu pengembangan berkelanjutan khususnya pada aspek sumber daya manusia dan teknologi agar dapat mendukung administrasi organisasi yang tertib, aman, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengembangan pengelolaan arsip di lembaga pemerintahan lainnya.

Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price to Earning Ratio (PER), dan Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham PT MNC Kapital Indonesia Tbk Periode 2020-2024

2026-07-05T07:28:07+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS), Price to Earning Ratio (PER), dan Return On Equity (ROE) terhadap harga saham PT MNC Kapital Indonesia Tbk periode 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya analisis fundamental dalam menentukan keputusan investasi, khususnya melalui rasio keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan data harga saham yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel EPS, PER, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,868 menunjukkan bahwa 86,8% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 13,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, model yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan pergerakan harga saham.

Tantangan dan Peluang Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia

2026-07-16T00:28:40+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Core Tax Administration System (Coretax) pada wajib pajak badan, tantangan yang muncul selama masa transisi, strategi penanganan, faktor penentu keberhasilan, serta hubungannya dengan perubahan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif pada PT ASPM, perusahaan pengolahan biji plastik yang menjadi klien PT WCA. Data diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang, penelaahan SPT Masa dan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025, wawancara terbatas dengan personel yang menangani administrasi perpajakan, serta kajian regulasi dan literatur. Analisis dilakukan dengan memilah data yang relevan, membandingkan waktu pelaporan dengan tenggat hukum, mengelompokkan kendala berdasarkan tema, dan memeriksa konsistensi temuan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax telah menyatukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam satu portal serta membantu meningkatkan ketelitian melalui data terisi otomatis. Manfaat tersebut belum sepenuhnya stabil karena gangguan server, masalah sinkronisasi, kebutuhan adaptasi sumber daya manusia, dan kenaikan biaya kepatuhan pada masa awal penerapan masih memicu tiga keterlambatan pelaporan sepanjang 2025. Risiko dapat ditekan melalui persiapan lebih awal, rekonsiliasi berkala, pemanfaatan deposit pajak, dokumentasi gangguan, pendampingan pengguna, dan dukungan kebijakan dari otoritas pajak. Temuan ini menegaskan bahwa pengaruh Coretax terhadap kepatuhan cenderung positif, tetapi kekuatannya tetap bergantung pada keandalan sistem, kompetensi pengguna, kepastian regulasi, dan kepercayaan wajib pajak

Analisis Kualitatif Kualitas Layanan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR): Perspektif Internal Karyawan Unit Wringin

2026-07-18T03:49:24+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kualitas layanan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan perspektif internal karyawan di BRI Unit Wringin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada Kepala Unit, Supervisor (SPV), Mantri, Customer Service, dan Teller. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan telah berjalan cukup baik berdasarkan lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hal tersebut terlihat dari fasilitas dan sistem digital yang memadai, pelayanan sesuai prosedur, respons karyawan yang cepat, pemberian informasi yang jelas, serta sikap ramah terhadap nasabah. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti pembagian waktu kerja, antrean pelayanan, dan kelengkapan administrasi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelayanan melalui optimalisasi sistem digital, koordinasi internal, dan peningkatan kompetensi karyawan.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

2026-07-18T03:54:24+00:00

Pelayanan administrasi merupakan bagian penting yang mendukung tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada indikator kemampuan aparatur, struktur birokrasi/aliran informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif terbatas dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan peningkatan kemampuan pegawai dan digitalisasi sistem kerja. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarbagian, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan staf. Sebagai saran, Sekretariat DPRD perlu mengembangkan program pelatihan teknis yang inklusif, menyinkronkan prosedur operasional standar (SOP) untuk memperlancar komunikasi, dan mengoptimalkan pelatihan sistem informasi untuk mendukung tugas kelembagaan DPRD secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Aktivitas Game Online Dalam Menarik Minat Mahasiswa Bermedia Sosial (Studi Kasus: Pada Game Online Roblox)

2026-07-19T04:48:11+00:00

dalam menarik minat mahasiswa bermedia sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus deskriptif. Unit analisis penelitian adalah aktivitas game online Roblox sebagai media interaksi sosial digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa pengguna Roblox yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas game online Roblox mampu menarik minat mahasiswa bermedia sosial melalui tahapan AISAS (Attention, Interest, Search, Action, Share), di mana ketertarikan awal muncul dari konten media sosial, diperkuat oleh algoritma platform digital, karakteristik Roblox yang interaktif dan kreatif, serta interaksi sosial melalui fitur chat, voice chat, komunitas, dan pertemanan virtual. Selain itu, pengalaman bermain Roblox mendorong mahasiswa menjadi lebih aktif dalam menggunakan media sosial, baik sebagai pencari informasi maupun sebagai pembuat dan penyebar konten terkait permainan.

Efektivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Fitur Laporan Warga pada Aplikasi JAKI dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif di DKI Jakarta

2026-07-19T05:00:18+00:00

Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) merupakan salah satu inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berpotensi menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai platform pelayanan publik terintegrasi. Salah satu fitur yang dikembangkan adalah Laporan Warga, yang berfungsi sebagai media penyampaian pengaduan masyarakat terhadap berbagai permasalahan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui fitur Laporan Warga pada aplikasi JAKI dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis efektivitas mengacu pada indikator Sutrisno yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Laporan Warga pada aplikasi JAKI telah berjalan efektif sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap layanan, tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, keberhasilan penyelesaian laporan yang mencapai 98,7%, serta meningkatnya komunikasi dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, implementasi fitur Laporan Warga memberikan dampak nyata berupa meningkatnya responsivitas pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan dan mendorong perbaikan berbagai fasilitas publik berdasarkan laporan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat perbedaan waktu penyelesaian laporan antarperangkat daerah sehingga aspek ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fitur Laporan Warga pada aplikasi JAKI telah efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif di DKI Jakarta, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan efisiensi waktu penanganan laporan agar kualitas pelayanan publik semakin optimal.

Fungsi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2026-07-19T05:18:03+00:00

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak dasar warga negara yang penyelenggaraannya harus terhindar dari praktik maladministrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebagai lembaga pengawas eksternal, Ombudsman Republik Indonesia melakukan transformasi instrumen pengawasan dari Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan karakteristik Penilaian Maladministrasi dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia serta menganalisis fungsinya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian Maladministrasi berkedudukan sebagai instrumen pengawasan preventif dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap dimensi input, proses, output, pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan penyelenggara terhadap Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan yang hasilnya dituangkan dalam Opini Ombudsman Republik Indonesia. Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini (early warning system) terhadap potensi maladministrasi, sarana perbaikan tata kelola pelayanan publik, penguatan akuntabilitas penyelenggara, serta penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, Penilaian Maladministrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan preventif, tetapi juga sebagai mekanisme yang berkontribusi terhadap pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Patterns And Social Functions Of Indonesian–English Code-Mixing In Urban Digital Communication: A Case Of South Jakarta

2026-07-19T07:18:45+00:00

Penelitian ini mengkaji campur kode Indonesia–Inggris dalam komunikasi perkotaan di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola sosial dan fungsi campur kode yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi terhadap komunikasi digital. Data penelitian berfokus pada komunikasi daring informal di kalangan penutur yang aktif menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa campur kode umumnya terjadi dalam bentuk penyisipan (insertion), pergantian (alternation), dan leksikalisasi kongruen (congruent lexicalization). Campur kode terutama digunakan dalam konteks informal dan memiliki berbagai fungsi sosial, seperti mengekspresikan identitas, mencerminkan gaya hidup, serta menciptakan kesan modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa campur kode tidak hanya merupakan fenomena linguistik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat perkotaan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian sosiolinguistik dengan menyediakan wawasan mengenai praktik berbahasa dalam komunikasi digital perkotaan kontemporer.

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI

2026-07-19T07:26:51+00:00

Penelitian ini mengkaji antinomi norma secara horizontal antara fiksi hukum harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketegaran Asas Nasionalitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan utama difokuskan pada akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta upaya pelindungan hukum preventif dan kuratif bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campuran agar terhindar dari sanksi pelepasan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Perjanjian Perkawinan bertindak sebagai instrumen harmonisasi mutlak yang secara dogmatis menyimpangi fiksi harta bersama, sehingga memutus potensi masuknya unsur kepemilikan asing. Akibat hukum dari pembuatan perjanjian tersebut adalah pulihnya kualifikasi subjektif WNI secara utuh, yang membebaskannya dari ancaman sanksi hapusnya hak milik dalam batas waktu satu tahun menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA. Kesimpulannya, WNI diwajibkan secara mutlak memenuhi Asas Publisitas melalui pencatatan Perjanjian Perkawinan pada Kantor Pertanahan (BPN) guna memberikan daya ikat eksternal yang melindungi kedaulatan aset secara absolut. Disarankan adanya harmonisasi regulasi lintas sektoral untuk memfasilitasi pencatatan ini secara seragam.

Kajian Implementasi Desentralisasi Dalam Tata Kelola Infrastruktur Perkotaan Di Jakarta Selatan

2026-07-19T07:50:36+00:00

Penelitian ini mengkaji implementasi desentralisasi dalam tata kelola infrastruktur perkotaan di Jakarta Selatan dengan menempatkan dinamika lokal sebagai bagian dari sistem tata kelola perkotaan yang lebih luas. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya tekanan mobilitas di kawasan perkotaan yang ditandai oleh ketidakseimbangan antara kapasitas infrastruktur jalan dan volume kendaraan yang terus meningkat, sehingga menimbulkan kemacetan kronis serta berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, Jakarta Selatan diposisikan sebagai wilayah strategis yang merepresentasikan tantangan implementasi desentralisasi pada level mikro hingga makro dalam pembangunan infrastruktur perkotaan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi dalam tata kelola infrastruktur perkotaan, khususnya dalam konteks kolaborasi antaraktor dan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan penyelesaian permasalahan infrastruktur. Studi kasus difokuskan pada penanganan koridor jalan strategis di Jakarta Selatan, yaitu Jalan Ciledug Raya segmen Universitas Budi Luhur–Ulujami, sebagai representasi konkret dinamika tata kelola infrastruktur perkotaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Jakarta Selatan telah membuka ruang kolaborasi lintas aktor antara DPRD, perangkat daerah, pemerintah wilayah, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan infrastruktur.Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam mendorong masuknya isu infrastruktur ke dalam agenda kebijakan daerah serta memperkuat praktik collaborative governance. Namun demikian, implementasi desentralisasi masih menghadapi tantangan berupa pembebasan lahan, koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas desentralisasi dalam tata kelola infrastruktur perkotaan sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor, penguatan partisipasi publik, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kompleksitas pembangunan perkotaan.

Peran Pemilih Pemula Dalam Penguatan Rasa Kebangsaan Dan Pencegahan Radikalisme Pada Perspektif Demokrasi Konstitusional

2026-07-07T03:10:38+00:00

Penelitian ini mengkaji peran pemilih pemula dalam penguatan rasa kebangsaan dan pencegahan radikalisme pada perspektif demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemilih pemula, sebagai kelompok warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam rentang usia 17–21 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi bangsa. Di era digital, kelompok ini tidak hanya berpotensi memperkuat nilai kebangsaan melalui partisipasi politik yang aktif, tetapi juga rentan terhadap pengaruh ideologi radikal yang menyebar melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Landasan teoritis yang digunakan meliputi teori nasionalisme (Benedict Anderson dan Ernest Gellner), teori pendidikan kewarganegaraan (John Dewey dan Amy Gutmann), serta teori demokrasi deliberatif (Jürgen Habermas dan Joshua Cohen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemilih pemula memiliki peran penting sebagai agen demokrasi yang dapat memperkuat rasa kebangsaan melalui partisipasi politik yang cerdas dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila; (2) strategi pencegahan radikalisme bagi pemilih pemula perlu dilakukan melalui pendidikan politik yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penguatan pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan nilai konstitusional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan pemilu dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia

Peramalan Harga Saham PT BUMI RESOURCES Tbk (BUMI) Menggunakan Metode ARIMA: Pada Tren 3 Tahun

2026-07-19T08:15:18+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meramalkan harga saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Data yang digunakan merupakan data harga penutupan saham harian, mingguan, dan bulanan periode 2016–2026 yang diperoleh dari www.investing.com. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan time series dengan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, analisis deskriptif, uji stasioneritas, differencing, pembentukan model ARIMA, serta forecasting untuk 20 periode ke depan. Penelitian ini juga membandingkan model ARIMA berdasarkan periode data 10 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun untuk menentukan model terbaik. Pemilihan model dilakukan dengan melihat nilai error prediksi seperti RMSE (Root Mean Square Error), MAE (Mean Absolute Error), dan MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Model dengan nilai error paling kecil dianggap sebagai model terbaik dalam melakukan peramalan harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ARIMA mampu digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham BUMI berdasarkan pola historis data. Forecasting yang dilakukan memberikan gambaran mengenai kemungkinan arah pergerakan harga saham pada periode mendatang sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2026-07-20T01:44:33+00:00

Desentralisasi dan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada jumlah penduduk, pajak daerah, jumlah wisatawan, dan inflasi. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang memanfaatkan data sekunder dari literatur ilmiah, buku, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pajak daerah, dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD. Secara simultan, keempat variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta menjaga stabilitas ekonomi guna mendukung pertumbuhan PAD yang berkelanjutan.

Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Perspektif Total Institution: Studi di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon

2026-07-20T01:49:20+00:00

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) masih menjadi masalah sosial di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Cirebon, yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya keterampilan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon serta menganalisisnya menggunakan perspektif teori Total Institution. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petugas lembaga dan warga binaan sosial yang terlibat dalam program rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan melalui pembinaan mental, disiplin, keagamaan, dan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan dengan sistem yang jelas serta jadwal yang teratur. Seluruh aktivitas warga binaan berada dalam pengawasan lembaga sehingga mencerminkan konsep Total Institution. Proses ini memberikan dampak positif berupa perubahan perilaku, peningkatan kedisiplinan, kemampuan sosial, serta kesiapan untuk hidup mandiri, meskipun masih terdapat hambatan seperti kejenuhan dan tekanan psikologis selama proses pembinaan.

Pengaruh Debt To Equity Ratio , Curent Ratio, dan Return On Ekuitas Terhadap Earnings Per Share PT. Erajaya Swasembada Tbk

2026-07-20T01:58:04+00:00

Dalam dunia bisnis, pengukuran kinerja perusahaan menjadi hal yang riskan, salah satunya debt to equity ratio (DER), Curent Ratio (CR) dan Return on Ekuitas (ROE) terhadap EPS. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Erajaya swasembada tbk tahun 2012-2025. Jumlah sampel adalah 14 Periode. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Debr Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap EPS, Curent Ratio tidak berpengaruh terhadap EPS, ROE tidak berpengaruh terhadap EPS, namun secara simultan ketiga variabel berpengaruh terhadap EPS.

Analisis Transmisi Kebijakan Moneter terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2020–2025

2026-07-20T02:04:27+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transmisi kebijakan moneter – yaitu suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), jumlah uang beredar (M2), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (EXR) – terhadap tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia selama periode 2020 hingga 2025. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data time series triwulanan sebanyak 24 observasi (Q1 2020 – Q4 2025), penelitian menerapkan metode regresi linear berganda (Multiple Linear Regression). Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial BI7DRR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi; M2 berpengaruh positif dan signifikan; serta nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Secara simultan, ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi Indonesia. Temuan ini mengkonfirmasi efektivitas mekanisme transmisi jalur suku bunga dan jalur nilai tukar sebagai instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga selama periode pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 hingga normalisasi kebijakan tahun 2025.

Evaluasi Resiliensi Material Hardscape dan Softscape Pasca Bencana Banjir pada Taman Kota Pidie Jaya

2026-07-20T02:13:29+00:00

Taman kota di kawasan rawan banjir tropis menghadapi paradoks desain yang kritis: infrastruktur hijau yang dirancang untuk memitigasi banjir justru rentan terhadap kerusakan akibat banjir itu sendiri. Penelitian ini mengevaluasi resiliensi material hardscape dan softscape Taman Kota Pidie Jaya dikenal sebagai Taman Cot Trieng pasca bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada November 2025 dan April 2026. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui observasi sistematis lapangan, dokumentasi visual, dan wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposif. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan kerangka teoritis yang mengintegrasikan Landscape Resilience Framework (Ahern, 2011), teori resiliensi Walker et al. (2004; 2020), dan kerangka evaluasi pasca bencana Landström et al. (2021). Fokus pembahasan diarahkan pada dua elemen yang mengalami kerusakan paling parah: sistem drainase (hardscape) dengan tingkat kerusakan berat dan kategori resiliensi rendah (skor 3/9), serta vegetasi semak dan tanaman penutup tanah (softscape) yang mengalami kematian total. Temuan utama mengidentifikasi mekanisme kausalitas dua tahap yang dimediasi oleh sedimentasi lumpur sebagai variabel amplifier kerusakan. Penelitian ini juga mengungkap paradoks resiliensi struktural-fungsional serta institutional resilience gap sebagai determinan non-material yang secara signifikan melemahkan kapasitas pemulihan taman. Rekomendasi berbasis bukti dirumuskan dalam tiga domain terintegrasi: rekayasa drainase anti-sedimentasi, seleksi vegetasi toleran banjir berbasis zonasi genangan, dan reformasi tata kelola taman kota pascabencana.

Self Censorship dalam Kritik Kebijakan: Studi Kasus pada Kalangan Generasi Milenial dan Zilenial di Kota Palangka Raya pada Media Sosial Instagram

2026-07-20T02:21:13+00:00

Di era kontemporer, media sosial telah menjadi ruang utama masyarakat dalam memperoleh informasi, membangun opini, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Namun, tingginya penggunaan media sosial tidak selalu diikuti dengan keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Banyak pengguna justru cenderung menjadi pengamat pasif karena adanya tekanan sosial, ketakutan terhadap respons negatif, serta kekhawatiran terhadap konsekuensi tertentu di ruang digital. Dalam laporan We Are Social dan Meltwater tahun 2025, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 180 juta pengguna atau sekitar 62,9% dari total populasi nasional, dengan Instagram menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya generasi milenial dan zilenial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena self-censorship dalam kritik kebijakan pada generasi milenial dan zilenial di Kota Palangka Raya melalui media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi online dan wawancara mendalam terhadap 12 informan yang berdomisili di Kota Palangka Raya. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan teknik open-ended interview sehingga informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih mendalam. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram di Kota Palangka Raya tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi terkait isu kebijakan, politik, dan persoalan sosial, tetapi juga menjadi ruang untuk mengamati opini publik. Meskipun demikian, mayoritas generasi milenial dan zilenial cenderung menjadi pengamat pasif karena takut terhadap hujatan, dominasi opini mayoritas, risiko kesalahpahaman, konsekuensi hukum, serta kebutuhan menjaga citra diri dan relasi sosial. Self-censorship dilakukan melalui berbagai strategi, seperti memilih diam, menggunakan bahasa simbolis, membatasi interaksi di ruang publik, serta memindahkan diskusi ke ruang privat seperti close friends, second account, direct message, dan grup kecil. Fenomena ini berdampak pada menurunnya kualitas diskusi publik dan munculnya keseragaman opini semu di media sosial.

Strategi Menangkan Persaingan Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Diunit Cabang Pegadaian Kalisat

2026-07-27T06:03:32+00:00

Kemajuan badan keuangan yang semakin cepat mengharuskan PT Pegadaian Unit Pegadaian Cabang Kalisat untuk mengaplikasikan strategi layanan yang mampu meningkaalkan kapasitas kompetitif perusahaan. Riset ini bertujuan untuk menganalisis strategi menaklukkan kompetisi melalui peningkatan mutu layanan terhadap klien. Metodologi riset yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan informasi melalui observasi, sesi interview, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan bahwa taktik yang diimplementasikan melalui mutu layanan seperti kehandalan, ketanggapan, jaminan, simpati, dan indikator nyata mampu meningkaalkan seringkala dan kesetiaan klien. Tidak hanya itu, pengaplikasian strategi pemasaran melalui bauran pemasaran yang meliputi komoditas, tarif, Advertensement, dan lokasi juga berkoorasi mempertahankan kapasitas kompetitif perusahaan. Meskipun menghadapi Berbagai hambatan operasional, PT Pegadaian Unit Pegadaian Cabang Kalisat konsisten berupaya meningkaalkan mutu layanan agar dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi klien. ’engan demikian, mutu layanan menjadi faktor esensial dalam membentuk seringkala serta kesetiaan klien terhadap perusahaan.

Persepsi Keharmonisan Keluarga Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Orangtua Pada Mahasiswa

2026-07-07T14:06:10+00:00

Penelitian ini bertujuan mengetahui Persepsi Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Persepsi Pola Asuh Orangtua Pada Mahasiswa. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara persepsi pola asuh orangtua dengan persepsi keharmonisan keluarga. Sampel dalam penelitian ini 175 mahasiswa disalah satu universitas di Yogyakarta dengan pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan kuantitatif korelasi product moment. Metode pengumpulan data menggunakan skala persepsi keharmonisan keluarga dan skala persepsi pola asuh. Hasil analisis korelasi product moment menunjukkan bahwa nilai r = 0.686 dengan nilai signifikansi p = 0.001 (p<0.05) sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Sumbangan efektif persepsi pola asuh terhadap persepsi keharmonisan keluarga 47% dan sisanya 53% berasal dari faktor lain.

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: A Systematic Literature Review

2026-07-20T06:33:48+00:00

Korupsi merupakan salah satu extraordinary crime yang berdampak terhadap stabilitas hukum, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan, dan reformasi sistem hukum pidana. Namun demikian, efektivitas kebijakan hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, mengidentifikasi tema-tema utama, menemukan research gap, serta merumuskan arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Dari 624 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 41 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi mengalami peningkatan selama periode 2021–2025 dengan lima tema utama, yaitu kebijakan hukum pidana, pembaruan KUHP Nasional, harmonisasi hukum pidana umum dan khusus, asset recovery, dan agenda penelitian masa depan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana masih didominasi oleh pendekatan represif sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, optimalisasi asset recovery, serta pemanfaatan teknologi dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa rekomendasi arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Analisis Model Bisnis Freelance Digital Berbasis Rekrutmen Anggota di Era Transformasi Digital

2026-07-20T06:51:03+00:00

Tranformasi digital telah mendorong munculnya berbagai model bisnis baru, termasuk model bisnis freelance digital berbasis rekrutmen anggota yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jaringan dan memperoleh pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, mekanisme rekrutmen, peluang, tantangan, serta keberlanjutan model bisnis tersebut di era transformasi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta data dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model bisnis ini menggabungkan sistem kerja freelance berbasis platfrom digital dengan pengembangan jaringan melalui perekrutan anggota. Model tersebut menawarkan berbagai peluang, seperti fleksibilitas kerja, perluasan pasar, dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun, terdapat sejumlah tantangan, antara lain ketidakmerataan infastruktur digital, rendahnya literasi digital, ketidakpastian pendapatan, serta potensi penyalahgunaan sistem yang menyerupai skema piramida. Selain itu, perkembangan tekonologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memberikan dampak ganda berupa peluang peningkatan efisiensi sekaligus ancaman terhadap keberlanjutan beberapa jenis pekerjaan freelance. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital, dan penguatan infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan model bisnis ini di Indonesia.

Penegakan Hukum terhadap White Collar Crime sebagai Kejahatan Ekonomi di Indonesia: Bukti Empiris dari Systematic Literature Review

2026-07-20T07:00:46+00:00

White collar crime merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terus berkembang seiring dengan globalisasi, digitalisasi ekonomi, dan kemajuan teknologi informasi. Kompleksitas modus operandi serta keterlibatan individu maupun korporasi menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan konsep white collar crime, mengidentifikasi bentuk dan karakteristiknya sebagai kejahatan ekonomi di Indonesia, mengevaluasi efektivitas penegakan hukum berdasarkan hasil penelitian terdahulu, serta merumuskan arah pembaruan kebijakan. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan melalui lima basis data, yaitu Scopus, Google Scholar, Dimensions, DOAJ, dan Garuda. Dari 487 artikel yang teridentifikasi, diperoleh 42 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa white collar crime telah berkembang dari kejahatan individual menjadi kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi, organisasi, dan jaringan lintas negara. Bentuk utama kejahatan meliputi korupsi, kejahatan korporasi, kejahatan perpajakan, pencucian uang, kejahatan sektor keuangan, dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat, ketidaksinkronan regulasi, intervensi kepentingan, serta perkembangan teknologi digital. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pendekatan follow the money dan asset recovery, serta penerapan tata kelola yang baik dan teknologi digital sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan white collar crime di Indonesia.

Tanggung Jawab Developer Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Bidang Perumahan di Kota Makassar

2026-07-14T02:56:11+00:00

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tempat manusia melakukan aktivitas hidup dan berfungsi untuk melindungi manusia dari gangguan eksternal. Di Indonesia kebutuhan masyarakat akan rumah semakin meningkat, terutama pada masyarakat perkotaan. Namun, memiliki sebuah rumah membutuhkan dana yang besar akibat terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat program perumahan yang segmen pasarnya lebih diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, sekaligus menghimbau para pengusaha properti agar turut membangun perumahan bagi segmen pasar tersebut. Menjanjikannya usaha di bidang properti membuat persaingan bisnis semakin ketat, sehingga para pengembang berlomba menarik konsumen dengan berbagai janji, seperti kualitas bangunan yang baik, fasilitas lengkap, uang muka dan cicilan yang ringan, serta kemudahan legalitas. Dalam pelaksanaannya, tidak semua janji tersebut terealisasi sehingga banyak konsumen merasa dirugikan. Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala, salah satunya rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu PT. Griya Kusuma Mukti, PT. Wahyu Multi Prakosa, dan CV. Bima Abadi, yang dipilih melalui teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan perjanjian jual beli rumah antara developer dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak selalu sesuai dengan isi perjanjian. Dalam praktiknya, apabila konsumen membatalkan pesanan, uang muka yang telah disetorkan sering kali tidak dikembalikan oleh developer dengan alasan barang yang dipesan tidak dapat dibatalkan. Persoalan lain muncul pada saat penyerahan objek jual beli, di mana kualitas rumah yang dijanjikan tidak terpenuhi, seperti tembok retak, plafon lepas, dan rembesan air hujan. Untuk menampung keluhan konsumen, developer menyediakan kotak komplain dan menindaklanjutinya sepanjang masih dalam masa garansi pemeliharaan, yang besarnya berbeda-beda antar developer, yaitu 100 hari, 150 hari, dan 200 hari. Menurut para developer, hal tersebut telah memenuhi ketentuan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan TikTok sebagai Media Tren Fashion di Kalangan Remaja Kecamatan Jatiwaringin (Studi Kasus: Pada Penggunaan TikTok)

2026-07-21T01:58:08+00:00

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling dengan melibatkan remaja berusia 15–21 tahun yang merupakan pengguna aktif TikTok dan mengikuti konten fashion. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.Perkembangan media sosial, khususnya TikTok, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara remaja memperoleh informasi dan mengikuti perkembangan tren fashion. Melalui algoritma For You Page (FYP), TikTok mampu menyajikan berbagai konten fashion yang memengaruhi cara berpakaian, preferensi mode, serta pembentukan identitas sosial remaja. Fenomena tersebut mendorong remaja menjadikan TikTok sebagai salah satu sumber referensi utama dalam mengikuti tren fashion yang sedang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola penggunaan TikTok oleh remaja di Kecamatan Jatiwaringin dalam mengakses konten fashion, mengetahui bagaimana remaja memaknai konten tersebut, mengeksplorasi pengalaman mereka dalam mengadopsi tren fashion ke dalam kehidupan sehari-hari, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penggunaan TikTok sebagai referensi fashion.Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penggunaan TikTok sebagai media referensi tren fashion di kalangan remaja serta memperkaya kajian Ilmu Komunikasi mengenai media baru, konstruksi sosial, dan perilaku remaja dalam memanfaatkan media digital. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, orang tua, pendidik, serta pihak terkait dalam memahami pengaruh media sosial terhadap pembentukan gaya hidup remaja

Pengaruh Digital Branding HMNS Melalui Kolaborasi Mahasiswa ITB terhadap Minat Beli Generasi Z di Kota Medan

2026-07-21T02:08:18+00:00

Penelitian ini mengkaji pengaruh digital branding dan kolaborasi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap minat beli produk HMNS pada Generasi Z di Kota Medan menggunakan 101 responden dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang mengetahui aktivitas digital branding HMNS dan kolaborasi yang dilakukan bersama mahasiswa ITB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Kolaborasi mahasiswa ITB juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Secara simultan, kedua variabel berkontribusi signifikan terhadap minat beli Generasi Z di Kota Medan. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,725 menunjukkan bahwa 72,5% variasi minat beli dapat dijelaskan oleh digital branding dan kolaborasi mahasiswa ITB, sedangkan 27,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Timbulan dan Komposisi Sampah Kantin Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

2026-07-21T05:15:48+00:00

Sampah yang dihasilkan dari aktivitas konsumsi di lingkungan kampus berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Kantin kampus merupakan salah satu sumber utama timbulan sampah yang berasal dari penggunaan berbagai jenis kemasan makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah timbulan serta komposisi sampah yang dihasilkan di Kantin Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan observasi langsung melalui kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan penimbangan sampah selama tiga hari pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 24,98 kg. Komposisi sampah didominasi oleh kertas sebesar 35,63%, diikuti styrofoam 23,22%, botol plastik 19,54%, plastik 16,41%, dan sampah organic 5,20%. Berdasarkan jenisnya, sampah anorganik mencapai 94,8% dari total timbulan sampah, sedangkan sampah organik hanya sebesar 5,2%. Tingginya persentase sampah anorganik menunjukkan bahwa penggunaan kemasan sekali pakai masih menjadi penyumbang utama timbulan sampah di kantin kampus. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), peningkatan kegiatan pemilahan sampah, serta pengurangan penggunaan kemasan sekali pakai untuk mendukung terciptanya lingkungan kampus yang berkelanjutan.

Dinamika Implementasi Kebijakan Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Pada Kepatuhan Pramuwisata Di Destinasi Tirta Empul

2026-07-15T09:13:56+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap kepatuhan pramuwisata di Destinasi Wisata Tirta Empul, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pramuwisata dalam mendukung kualitas pelayanan wisata dan pelestarian budaya Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 telah berjalan, namun belum optimal. Sosialisasi kebijakan telah dilakukan, tetapi belum menjangkau seluruh pramuwisata secara merata, sementara pembinaan dan pengawasan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian besar pramuwisata telah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa bentuk pelanggaran. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan telah terlaksana, namun efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan dukungan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan pramuwisata serta mendukung terwujudnya pariwisata budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

Impementasi Kebijakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Mandonga Kota Kendari

2026-07-14T11:11:13+00:00

Penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Perekaman Kartua Tanda Penduduk (E-KTP di Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implemnetasi kebijakan perekaman Kartua Tanda Penduduk (E-KTP) dalam mendukung pemutakhiran data penduduk di Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan perekaman e-KTP di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari secara umum telah berjalan efektif dan berhasil. Keberhasilan ini ditunjang oleh komunikasi kebijakan yang cukup baik, sumber daya manusia dan finansial yang memadai, sikap pelaksana yang positif dan berdedikasi, serta struktur birokrasi yang terorganisasi dengan jelas melalui SOP yang sistematis. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat serta koordinasi antarinstansi yang perlu diperkuat. Dengan perbaikan di aspek komunikasi dan sinergi kelembagaan, efektivitas implementasi kebijakan perekaman e-KTP di Kecamatan Mandonga dapat meningkat lebih optimal. Dalam penelitian ini juga disarankan yaiitu Pemerintah Kota Kendari melalui Disdukcapil perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi antarinstansi dengan dukungan teknologi informasi yang efisien dan juga perlu dijaga keseragaman informasi, evaluasi berkala terhadap SOP, serta dukungan anggaran berkelanjutan untuk pemeliharaan perangkat dan peningkatan jaringan. Selain itu, pelatihan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal lain pula aparatur pelaksana di Kecamatan Mandonga perlu meningkatkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab kerja, serta memperkuat koordinasi internal dan inovasi pelayanan digital. Penghargaan dan motivasi kerja bagi aparatur berprestasi untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik.

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021–2025

2026-07-22T03:29:37+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, likuiditas, dan leverage mempengaruhi pertumbuhan laba di perusahaan-perusahaan di bidang transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2021 hingga 2025. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh 14 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 70 observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).Metode yang digunakan mencakup analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F, serta perhitungan koefisien determinasi. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan laba yang diukur melalui Return on Assets (ROA) berdampak besar terhadap peningkatan laba. Sementara itu, likuiditas yang diukur melalui Current Ratio (CR ) dan tingkat utang yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER) tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan laba. Namun, secara bersamaan, profitabilitas, likuiditas dan leverage memiliki pengaruh besar terhadap Nilai Adjusted R Square sebesar 0,138 menunjukkan bahwa tiga variabel independen dapat menjelaskan 13,8% perubahan pertumbuhan laba, sedangkan bagian yang tersisa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel yang diteliti. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi perusahaan, investor, serta peneliti lainnya dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan laba di bidang transportasi dan Logistik.

Audit Sistem Informasi dan Perancangan Digitalisasi Surat Emas Berbasis Web

2026-07-23T04:21:33+00:00

Bisnis perhiasan emas masih banyak mengandalkan sistem pencatatan manual menggunakan dokumen kertas fisik yang rentan terhadap kehilangan data, kesalahan perhitungan harga emas, dan lambatnya proses buyback. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit sistem informasi lingkungan fisik dan merancang sistem surat emas digital berbasis web pada Toko Emas Ratu Berlian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada fase perencanaan audit. Analisis dilakukan berdasarkan empat indikator: hardware, software, brainware, dan lingkungan fisik. Temuan audit menunjukkan bahwa seluruh proses operasional, mulai dari perhitungan harga, pencatatan transaksi, riwayat pelanggan, hingga manajemen stok dilakukan secara manual tanpa dukungan perangkat digital maupun perangkat lunak apapun. Analisis Balanced Scorecard menunjukkan bahwa sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi keuangan, kepuasan pelanggan, proses operasional, dan kompetensi digital karyawan. Penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi manajemen surat emas secara signifikan mengurangi risiko human error dan mempercepat proses verifikasi buyback.

Transformasi Digital Pelayanan Informasi Publik Di Kpu Kota Jakarta Selatan Melalui E-Ppid

2026-07-23T04:54:10+00:00

Penelitian ini membahas bagaimana KPU Kota Jakarta Selatan mengubah cara pelayanan informasi publik dari sistem manual menjadi sistem digital melalui platform E-PPID yang mulai digunakan sejak November 2015. Penelitian ini menggunakan Teori Transformasi Digital sebagai panduan analisis, khususnya pemikiran Vial (2019) dan Mergel et al. (2019) untuk menilai sejauh mana perubahan yang terjadi bukan hanya memindahkan formulir kerja ke komputer, tetapi mengubah cara KPU memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, pengamatan portal E-PPID, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-PPID telah berhasil meningkatkan keterbukaan informasi melalui publikasi tiga jenis informasi secara rutin, membuat layanan bisa diakses kapan saja dan dari mana saja, serta membuat kinerja petugas lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan. Namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, yaitu gangguan teknis pada server, tampilan yang belum ramah bagi penyandang disabilitas, dan sosialisasi yang belum merata ke semua kalangan masyarakat.

Analisis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Pdpb) Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Kpu Kota Jakarta Selatan

2026-07-17T05:02:03+00:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya bekerja pada saat tahapan pemilu berlangsung, melainkan juga melaksanakan tugas-tugas substantif di luar tahapan, salah satunya adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PDPB mengharuskan KPU untuk terus-menerus memperbarui dan memelihara data pemilih dengan mengacu pada data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan dari perspektif pelayanan publik, dengan fokus pada koordinasi kelembagaan antara KPU dan Disdukcapil sebagai sumber data kependudukan serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PDPB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang di KPU Kota Jakarta Selatan, dokumentasi dokumen resmi KPU terkait pelaksanaan PDPB, serta studi literatur dari sumber akademik dan kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.

Pengaruh Argument Quality dan Influencer Authenticity Beauty influencer terhadap Keputusan Pembelian Produk ESQA di Kalangan Generasi Z Kota Medan

2026-07-27T06:09:27+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Argument Quality dan Influencer Authenticity terhadap Keputusan Pembelian produk ESQA pada Generasi Z di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Argument Quality dan Influencer Authenticity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas informasi yang disampaikan oleh beauty influencer serta tingkat autentisitas influencer memiliki peran penting dalam mendorong keputusan pembelian produk ESQA pada Generasi Z di Kota Medan.

Implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Probolinggo

2026-07-29T08:50:45+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo, dengan fokus pada kebijakan relokasi PKL dari kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo ke GOR A. Yani. Kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan teratur, sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha serta pemberdayaan ekonomi pelaku sektor informal. Kajian ini menitikberatkan pada proses pelaksanaan kebijakan serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan telaah dokumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III yang menekankan empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 telah terlaksana dengan cukup baik. Pemerintah Kota Probolinggo telah menyediakan kawasan relokasi di GOR A. Yani yang dilengkapi 169 lapak serta berbagai sarana pendukung, seperti akses listrik, air, meja, kursi, dan fasilitas kebersihan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh adanya kegiatan sosialisasi, ketersediaan fasilitas yang memadai, koordinasi antarinstansi yang berjalan baik, serta komitmen pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pedagang. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain masih adanya pedagang yang menolak direlokasi, tingkat keterisian lapak yang belum optimal, rendahnya jumlah pengunjung di lokasi baru, serta tunggakan pembayaran iuran oleh sebagian pedagang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan daya tarik kawasan relokasi, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan agar tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dapat tercapai secara lebih efektif.

Model Pendampingan Penguatan Kesehatan Mental Sebagai Upaya Meningkatkan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja

2026-07-30T03:26:05+00:00

Kesehatan mental tenaga kerja menjadi dimensi yang semakin penting karena berkaitan erat dengan produktivitas dan pembangunan ekonomi, namun aspek ini masih kurang mendapat perhatian dalam model pendampingan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan merumuskan model pendampingan penguatan kesehatan mental berbasis kerangka Job Demands-Resources (JD-R) sebagai upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipan dan analisis data sekunder dari dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta Webinar Ketenagakerjaan Kemnaker RI tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pendampingan yang berjalan saat ini masih bersifat reaktif dan belum menjawab tiga kesenjangan utama, yaitu pengelolaan tuntutan kerja, penguatan sumber daya kerja, serta pengembangan sumber daya personal pekerja. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model pendampingan integratif berbasis tiga pilar, yakni pencegahan dan pengurangan tuntutan kerja berbahaya, penguatan sumber daya kerja dan personal, serta dialog sosial lintas aktor. Ketiga pilar ini diharapkan mampu menekan angka gangguan kesehatan mental, menurunkan burnout dan turnover, sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja apabila diterapkan secara konsisten dan didukung koordinasi lintas kementerian.

Implementasi dan Optimalisasi Lima Program Bina Desa di Dusun Cioray, Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

2026-07-21T02:20:31+00:00

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Bina Desa merupakan wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara terpadu. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Cioray, Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan mengintegrasikan lima program utama, yaitu Focus Group Discussion (FGD), Teaching, Penyuluhan Hukum, Pemeriksaan Kesehatan, dan Pembangunan Infrastruktur Desa. Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan prioritas masyarakat, memperluas kesadaran hukum, meningkatkan derajat kesehatan, dan mendukung ketersediaan sarana prasarana dasar desa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara tim pelaksana serta masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat, meningkatnya partisipasi belajar anak-anak, tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan preventif, serta tersedianya fasilitas infrastruktur yang lebih layak. Optimalisasi kelima program secara terintegrasi terbukti memberikan dampak sosial. Dengan demikian, model Bina Desa berbasis integrasi program ini dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Tata Kelola Pemberian Izin Pertambangan terhadap Pembangunan di Kabupaten Morowali

2026-08-03T00:00:20+00:00

Pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama di Kabupaten Morowali yang merupakan salah satu pusat industri basis nikel di Indonesia. Perluasan sektor pertambangan yang cepat menuntut sistem tata kelola perizinan yang sesuai, selaras dengan empat puluh prinsip terbaik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar mampu menyeimbangkan peningkatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola perizinan pertambangan untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Morowali menggunakan lima indikator tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dikaji dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam tata kelola perizinan pertambangan telah menghasilkan konflik pertambangan yang relatif lebih rendah sehingga mendorong investasi dan pembangunan daerah, yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morowali untuk periode 2022–2025. Namun, masih menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi informasi, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terjamin, serta kurangnya keseragaman dalam pemantauan dan penegakan. Dengan demikian, peningkatan implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aktor yang penting agar dapat mewujudkan tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Analisis Personal Branding Driver Grab melalui konten TikTok dalam Membangun Citra Positif pada Akun @fadhilakram_

2026-07-27T06:00:41+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan personal branding seorang pengemudi Grab dalam membangun citra positif melalui media sosial TikTok pada akun @fadhilakram_. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi berdasarkan delapan konsep personal branding Montoya. Data dikumpulkan melalui pengamatan terhadap 93 video periode Juni 2025 hingga Juni 2026, lalu dipilih 10 video yang mewakili aktivitas sebagai driver Grab serta memiliki keterlibatan audiens berdasarkan jumlah tayangan, tanda suka, komentar, dan dibagikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra positif akun @fadhilakram_ berhasil terbangun melalui penyampaian cerita kerja yang jujur dan apa adanya, kepribadian yang ramah, serta pesan positif seperti keselamatan berkendara, kepedulian sosial, dan pentingnya pendidikan. Keselarasan antara pekerjaan di dunia nyata dengan konten yang diunggah secara konsisten terbukti mampu meraih simpati dan kepercayaan dari para pengguna TikTok.

Pengaruh Brand Image dan Social Media Marketing terhadap Impulse Buying pada Konsumen Generasi Z Produk Finally Found You

2026-08-03T00:44:11+00:00

Perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi Generasi Z, khususnya dalam mendorong perilaku pembelian tidak terencana (impulse buying) pada produk kosmetik dan perawatan kulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh brand image dan social media marketing terhadap impulse buying pada konsumen Generasi Z pengguna produkskincare Finally Found You (FFY) di kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Populasi penelitian mencakup seluruh konsumen FFY yang berdomisili di kota Medan. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik non-probability sampling melalui metode accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala likert lima poin yang telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Analisis data dilakukan melalui uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R²) dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 7,056 + 0,271X₁ + 0,496X₂. Secara parsial, brand image terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying dengan nilai t sebesar 2,976 dan signifikansi 0,004. Social media marketing juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying dengan nilai t sebesar 5,921 dan tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Secara simultan, brand image dan social media marketing berpengaruh signifikan terhadap impulse buying yang ditunjukkan oleh nilai F sebesar 48,963 dengan signifikansi kurang dari 0,001. Nilai R Square sebesar 0,502 mengindikasikan bahwa 50,2% variasi impulse buying dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sementara sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa social media marketing memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan brand image dalam mendorong perilaku pembelian impulsif pada konsumen Generasi Z. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk terus mengembangkan strategi pemasaran digital yang kreatif dan interaktif guna meningkatkan pembelian spontan konsumen.

Analisis Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT XYZ

2026-08-03T00:49:01+00:00

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis: (1) proses penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada wajib pajak badan; (2) langkah-langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti SP2DK; (3) kendala yang dihadapi dalam penyelesaian SP2DK; dan (4) implikasi penyelesaian SP2DK terhadap kepatuhan perpajakan pada PT XYZ.Metodologi penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT XYZ yang berlokasi di Tangerang dengan melakukan observasi terhadap pimpinan divisi perpajakan, wawancara, serta studi literatur. Pelaksanaan, pembimbingan, dan penulisan penelitian studi kasus ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, yaitu pada periode Januari sampai dengan Juni 2026. Langkah pelaksanaannya meliputi penentuan rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ menerima SP2DK atas Tahun Pajak 2023 yang memuat dua temuan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang belum dipotong dan permintaan rincian laba rugi. Penyelesaian dilakukan melalui ekualisasi dan koreksi fiskal yang menimbulkan kurang bayar untuk kemudian dilunasi, sehingga proses berakhir dengan terbitnya SP3P2DK. Penyelesaian SP2DK tersebut berimplikasi positif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan PT XYZ.

Tata Kelola Administrasi pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan

2026-08-04T01:16:27+00:00

Tata kelola administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tata kelola administrasi pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2009). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan administrasi pada bidang persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola administrasi telah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Srikandi, E-Presensi, ASN Digital, dan penyimpanan berbasis cloud, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi. Penerapan prinsip transparansi diwujudkan melalui sistem persuratan elektronik, keterbukaan informasi kepegawaian, serta publikasi dokumentasi perjalanan dinas pada media sosial resmi direktorat. Akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum juga telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan, verifikasi, dan pelaksanaan administrasi yang mengacu pada standar operasional prosedur. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik, gangguan sistem, infrastruktur jaringan, dan faktor human error. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, optimalisasi pengelolaan arsip, serta peningkatan kompetensi aparatur untuk mendukung tata kelola administrasi yang lebih berkualitas

Representasi Gangguan Mental Pseudobulbar Affect Karakter Arthur Fleck di Film Joker (2019) pada Unsur Sinematografi (Analisis Semiotika Roland Barthes)

2026-08-25T14:35:18+00:00

Film sebagai produk media komunikasi massa memiliki kekuatan besar untuk merepresentasikan isu sosial secara mendalam, termasuk memengaruhi pandangan publik terhadap fenomena gangguan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis representasi gangguan mental karakter Arthur Fleck yang digambarkan secara eksklusif melalui operasionalisasi unsur sinematografi visual dalam film fiksi Joker (2019). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis Semiotika Roland Barthes melalui tiga tahapan signifikasi: denotasi, konotasi, dan mitos. Unit analisis difokuskan pada sekuens adegan yang secara eksplisit memperlihatkan momen serangan gangguan saraf Pseudobulbar Affect (PBA). Analisis data ditekankan pada pembedahan bahasa kamera, seperti ukuran gambar, sudut pandang, tata cahaya, dan komposisi warna, dalam merepresentasikan paradoks emosi tawa, tangis, sedih, dan bahagia. Hasil penelitian membuktikan bahwa instrumen sinematik beroperasi secara otonom sebagai sistem tanda untuk mengonstruksi evolusi mental karakter, dari isolasi dan penderitaan mendalam hingga lahirnya identitas anarki. Secara tingkat mitos, penelitian ini membongkar ideologi bahwa penolakan masyarakat dan kegagalan institusi sosial secara sistematis memproduksi kekerasan akibat ketiadaan ruang empati bagi penyandang disabilitas mental.

Representasi Eskapisme Dan Kritik Sutradara Hideaki anno Terhadap Fandom Evangelion (Analisis Semiotika Film Neon Genesis Evangelion: The End Of Evangelion)

2026-08-25T14:37:13+00:00

Penelitian ini mengkaji film Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion karya Hideaki Anno sebagai representasi eskapisme dan kritik terhadap tekanan fandom pascakontroversi episode akhir serial televisinya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis Semiotika Roland Barthes pada tataran denotasi, konotasi, dan mitos, penelitian ini membedah lima unit analisis semiotik yang terdiri atas empat sekuens utama dan satu unit relasional antarscene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interupsi teks, coretan krayon, montase live-action, visual audiens, dokumen ancaman, serta hubungan antara pertanyaan “Apa Terasa Nyaman?” dan dialog penutup “Menjijikkan” membentuk pola konfrontasi yang mengganggu kenyamanan sinematik dan mempertemukan dunia fiksi dengan realitas audiens. Pada tataran mitos, rangkaian tanda tersebut menggugat gagasan bahwa fiksi merupakan ruang pelarian yang absolut serta mengkritik anggapan bahwa penggemar memiliki hak untuk mendikte arah kreatif karya. Teori Auteur digunakan sebagai lensa kontekstual untuk membaca posisi kreatif sutradara, sedangkan kesimpulan mengenai makna tetap diturunkan dari tanda-tanda yang dianalisis dan triangulasi sumber.

Strategi Direktorat Pnfi Dalam Penyaluran Bantuan Sarana Dan Peralatan Pada Sekolah Nonformal

2026-08-04T03:05:20+00:00

Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dalam penyaluran bantuan sarana dan peralatan pada lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Fokus utama kajian adalah proses perencanaan program bantuan yang meliputi analisis kebutuhan, perumusan tujuan strategis, serta Bentuk Strategi Program Bantuan Sarana dan Peralatan dalam keberlangsungan program. Program revitalisasi sarana dan prasarana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nonformal yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada hasil guna mendukung visi Asta Cita ke-4 dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dan aksesibilitas teknologi. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan bantuan sarana fisik dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemantauan berkelanjutan dianggap krusial agar sarana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berdampak positif bagi layanan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis kebutuhan yang tepat menjadi dasar utama dalam perencanaan yang efektif, sedangkan pengelolaan berbasis hasil membantu mencapai tujuan strategis program.

Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Menerima Kunjungan Kerja Di Dprd Kota Tangerang Selatan

2026-08-03T06:45:37+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik dalam menerima kunjungan kerja di DPRD Kota Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petugas humas yang terlibat dalam pelayanan penerimaan kunjungan kerja. Analisis penelitian mengacu pada prinsip pelayanan publik menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih yang meliputi kepastian waktu pelayanan, ketepatan pelayanan, dan responsivitas petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerimaan kunjungan kerja pada umumnya telah berjalan dengan baik, terutama dalam aspek ketepatan pelayanan dan responsivitas petugas melalui pemberian informasi, koordinasi dengan bagian terkait, serta pendampingan tamu sesuai tujuan kunjungan. Namun, aspek kepastian waktu pelayanan belum sepenuhnya optimal karena proses administrasi masih dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pencatatan daftar hadir hingga penginputan data ke Microsoft Excel, sehingga memerlukan waktu lebih lama dan mengurangi efisiensi pelayanan, terutama ketika jumlah kunjungan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem administrasi, khususnya pada proses inventarisasi dan pengelolaan data kunjungan, agar pelayanan penerimaan kunjungan kerja dapat berlangsung lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPRD Kota Tangerang Selatan.

Advokasi Anggaran Water Sanitation And Hygiene (Wash) Berbasis Collaborative Governance Di Tanjung Pasir, Tangerang

2026-08-04T04:42:00+00:00

Wilayah pesisir memiliki tantangan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar water, sanitation, and hygiene (WASH). Tanjung Pasir, Tangerang merupakan kawasan pesisir yang menghadapi persoalan serius terkait akses WASH yang belum memadai, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan rendahnya keterlibatan multipihak dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model advokasi anggaran WASH urgensi collaborative governance yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal dan sektor swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi anggaran WASH yang belum efektif mensyaratkan kolaborasi multipihak yang terstruktur, pemanfaatan data berbasis komunitas sebagai instrumen advokasi, serta pelibatan aktif kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak. Prioritas advokasi difokuskan pada peningkatan alokasi anggaran sanitasi dalam APBD, penyusunan regulasi lokal tentang WASH pesisir, dan penguatan kapasitas komunitas dalam pemantauan penggunaan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan collaborative dalam advokasi anggaran WASH tidak hanya meningkatkan efektivitas advokasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir.

Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia dalam Perspektif KUHP Nasional: A Systematic Literature Review

2026-07-29T04:21:03+00:00

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui sinergi antar-subsistem peradilan pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa paradigma baru yang menuntut rekonstruksi sistem peradilan pidana agar lebih terpadu, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan serta kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan penelitian mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, mengidentifikasi tema-tema utama dan research gap, serta merumuskan arah rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu dalam perspektif KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Dari 612 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 39 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai sistem peradilan pidana mengalami peningkatan selama periode 2021–2025, terutama setelah diberlakukannya KUHP Nasional. Lima tema utama yang ditemukan meliputi rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu, harmonisasi antar-subsistem peradilan pidana, implementasi KUHP Nasional, digitalisasi sistem peradilan pidana, dan penerapan restorative justice. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya koordinasi antarlembaga, disharmoni regulasi, keterbatasan integrasi sistem informasi, dan dominasi penelitian normatif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem peradilan pidana melalui penguatan Integrated Criminal Justice System (ICJS), harmonisasi regulasi, optimalisasi digitalisasi proses peradilan, serta penguatan penerapan restorative justice guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. berkeadilan.untabel, dan berkeadilan.

Efektivitas Penerapan Tata Naskah Dinas Dalam Mendukung Administrasi Persuratan Di Bagian Tata Usaha Wakil Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan

2026-08-04T07:16:52+00:00

Penelitian ini di latar belakangi oleh keinginan penulis untuk meningkatkan regulasi tata naskah dinas yang lengkap secara normatif tidak otomatis menjamin efektivitas praktiknya, terutama pada kementerian koordinatif yang persuratannya bersifat lintas-instansi dan menuntut ketepatan tinggi. Penelitian kualitatif deskriptif ini menganalisis efektivitas penerapan tata naskah dinas di Bagian Tata Usaha Wakil Menteri Kemenko Polkam melalui tiga dimenesi Steers: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, dengan data observasi partisipatif dan dokumentasi. Hasil menunjukkan ketiga dimensi berkategori cukup efektif, namun capaian ini menutupi persoalan mendasar: ketepatan penomoran surat yang mudah distandardisasi menyembunyikan ketidaksesuaian format yang menuntut ketelitian manusia; koordinasi yang tampak lancar sebenarnya bertumpu pada konfirmasi ulang akibat kesenjangan pemahaman prosedur; dan aplikasi SRIKANDI baru mencapai tahap operasional, belum terinstitusionalisasi penuh. Ketiga kendala berakar pada satu persoalan yang sama, yaitu institusionalisasi sistem elektronik yang belum tuntas.

Collaborative Governance sebagai Strategi Penguatan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Peran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2026-08-05T01:30:57+00:00

Transformasi digital yang pesat di Indonesia, disertai dengan lonjakan pelanggaran data pribadi, telah menciptakan tantangan tata kelola dan keamanan siber yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah saja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola kolaboratif sebagai strategi untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan meneliti peran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai koordinator lintas sektor. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka, studi ini meneliti dinamika kolaborasi berdasarkan kerangka teoritis model Tata Kelola Kolaboratif Ansell & Gash (2008) dan pendekatan pentahelix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif telah cukup berhasil pada tahap proses dan fondasi kelembagaan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah secara efektif mengimplementasikan kepemimpinan fasilitatif sebagai titik fokus melalui pembentukan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, perumusan SOP untuk penanganan insiden, dan penyelarasan komunikasi antar aktor pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media. Namun, efektivitas hasil akhirnya masih kurang optimal karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 (UU PDP). Ketidaklengkapan UU PDP, perbedaan pemahaman antar sektor, dan integrasi teknis yang terbatas, memerlukan komitmen dan penyempurnaan peraturan turunan yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital nasional yang aman dan terintegrasi.

Optimalisasi PNBP melalui Layanan Sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan

2026-08-05T02:28:40+00:00

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara di luar sektor perpajakan yang perannya semakin penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu instansi yang mengelola PNBP dari sektor jasa adalah Balai Sertifikasi pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, melalui layanan sertifikat produk, sertifikasi personel, dan layanan pemeriksaan halal. Artikel ini bertujuan mengkaji strategi optimalisasi PNBP melalui layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya. Kajian disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan dokumentasi atas peraturan perundang-undangan, data kelembagaan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi PNBP pada Balai Sertifikasi dapat ditempuh melalui tiga strategi utama, yaitu intensifikasi pemungutan berdasarkan tarif yang berlaku, ekstensifikasi cakupan layanan sertifikasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian Perdagangan menjadi landasan hukum penting, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya auditor, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha, dan proses sertifikasi yang relatif memakan waktu. Artikel ini merekomendasikan digitalisasi layanan, penguatan sumber daya manusia, dan sosialisasi berkelanjutan sebagai langkah optimalisasi PNBP ke depan.

Pergeseran Paradigma Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia

2026-08-05T07:55:38+00:00

Ombudsman Republik Indonesia melakukan transformasi metodologi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik melalui perubahan dari Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025. Dalam penelitian ini, transformasi tersebut dipahami sebagai pergeseran paradigma pengawasan dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap standar pelayanan (compliance based assessment) menuju pendekatan yang berorientasi pada identifikasi dan pengelolaan risiko maladministrasi (risk based assessment). Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi metodologi penilaian tersebut, mengkaji kesesuaiannya dengan mandat pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, serta menganalisis implikasinya terhadap penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan Ombudsman, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia, dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi baru memperluas ruang lingkup penilaian melalui dimensi input, proses, output, pengaduan, unsur kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan. Metodologi tersebut juga menunjukkan kesesuaian yang lebih komprehensif dengan mandat pengawasan Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain menghasilkan Opini Ombudsman RI, metodologi baru membentuk mekanisme pengawasan berkelanjutan melalui pelaksanaan tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan, serta pengukuran kepatuhan penyelenggara terhadap tindak lanjut tersebut sebagai bagian dari penilaian pada periode berikutnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi metodologi tersebut memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem pengawasan yang lebih komprehensif, preventif, partisipatif, berbasis risiko dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah

2026-08-05T08:14:17+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis kewenanagan Bawaslu Kabupaten Muna dalam penanganan tindak pidana pilkada di Kabupaten Muna berdasarkan Undang-Undang dan untuk Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Muna dalam menjalankan kewenangannya untuk menangani tindak pidana pilkada.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti efektivitas penerapan hukum dalam praktik, termasuk kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna dalam menangani pelanggaran pidana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun, dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) Dan pendekatan kasus (Case Approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka, wawancara dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna dalam penanganan tindak pidana pemilu merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang meliputi kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan atau temuan, melakukan pemeriksaan dan pengkajian, meneruskan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dan penanganan pelanggaran administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2). Adapun pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kewenangan yuridis, perbedaan penafsiran hukum dan standar pembuktian di antara unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, keterlambatan proses penanganan perkara, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pengaturan dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Analisis Usaha Tani Tanaman Kunyit di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

2026-08-06T02:52:51+00:00

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman biofarmaka, terutama kunyit, namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara optimal. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor produksi terhadap produksi kunyit, bagaimana tingkat efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomi dalam usahatani kunyit, serta bagaimana tingkat keuntungan yang diperoleh petani. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor produksi, mengukur tingkat efisiensi, serta mengetahui tingkat keuntungan usahatani kunyit di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap petani kunyit di Kecamatan Kedungbanteng, dengan jumlah sampel sebanyak 78 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui kuesioner dan wawancara, serta data sekunder dari instansi terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas dalam bentuk logaritma linier serta analisis efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor produksi berupa pupuk, bibit, luas lahan, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi kunyit, serta usahatani kunyit memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi, namun belum sepenuhnya efisien baik secara teknis, alokatif, maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi belum optimal sehingga potensi produksi dan keuntungan belum maksimal. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan efisiensi melalui penyuluhan, pelatihan, serta penerapan teknik budidaya yang lebih baik, disertai dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, akses informasi, dan fasilitas pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kunyit di Kecamatan Kedungbanteng.

Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Periode 2020–2024

2026-08-06T03:01:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia selama periode 2020–2024. Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), penelitian ini menerapkan metode analisis regresi berganda serta pendekatan deskriptif-kuantitatif untuk mengkaji hubungan antara tingkat inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK), upah riil, dan indeks daya beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat (β = -0,732; p < 0,01). Lonjakan inflasi pada tahun 2022 yang mencapai 5,51% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gangguan rantai pasok global menjadi titik kritis penurunan daya beli. Sebaliknya, inflasi rendah pada tahun 2020 (1,68%) di tengah pandemi COVID-19 tidak serta merta meningkatkan daya beli karena diikuti penurunan pendapatan dan tingginya angka pengangguran. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan moneter yang responsif dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Coercive Control and Power Relations in the memoir Broken Strings: An Analysis of Domination, Victim-Blaming, and Grooming

2026-08-06T03:11:11+00:00

Penelitian ini mengkaji representasi coercive control (kontrol koersif) dan relasi kuasa dalam memoar Broken Strings karya Aurélie dengan menerapkan teori coercive control dari Evan Stark dan teori feminis tentang cinta serta dominasi dari bell hooks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk coercive control yang dialami korban serta menganalisis bagaimana dominasi dinormalisasi melalui hubungan romantis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik close reading dan analisis tekstual terhadap beberapa kutipan terpilih dari memoar tersebut. Analisis ini mengacu pada teori Evan Stark (2007) yang menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan sering terdapat relasi antara pihak dominan dan subordinat, serta konsep cinta, patriarki, dan dominasi yang dikembangkan oleh bell hooks (2000), yang menjelaskan bahwa banyak hubungan romantis dalam masyarakat sebenarnya tidak dibangun atas dasar cinta yang sehat dan setara, melainkan atas dominasi, kontrol, dan relasi kuasa. Hasil penelitian menunjukkan adanya tujuh bentuk coercive control yang dialami oleh Aurélie, yaitu manipulasi emosional, isolasi, intimidasi, dominasi, ketergantungan, victim-blaming (menyalahkan korban), serta pengawasan/kontrol. Bentuk-bentuk kontrol ini secara sistematis dilakukan oleh Bobby untuk membatasi otonomi Aurélie, mengurangi interaksi sosialnya, dan menciptakan ketergantungan psikologis. Analisis menunjukkan bahwa coercive control tidak hanya bergantung pada kekerasan fisik, tetapi juga beroperasi melalui tekanan emosional, rasa takut, manipulasi, dan pemantauan terus-menerus terhadap kehidupan sehari-hari korban. Akibatnya, korban secara bertahap kehilangan rasa percaya diri, kemandirian, serta kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku mengontrol dan posesif berulang kali direpresentasikan sebagai bentuk cinta dan perhatian. Melalui manipulasi emosional dan ekspektasi patriarkal, tindakan Bobby dinormalisasi dan ditafsirkan oleh Aurélie sebagai bukti kasih sayang, bukan sebagai bentuk kekerasan. Temuan ini mendukung argumen bell hooks bahwa budaya patriarki sering menyamakan cinta dengan kepemilikan, kontrol, dan dominasi. Akibatnya, korban mengalami kesulitan untuk mengenali sifat abusif dari hubungan tersebut dan menjadi semakin bergantung pada pelaku

Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Tingkat Pendidikan: Studi Kuantitatif pada Mahasiswa di FISIP Universitas Palangka Raya

2026-08-06T03:57:20+00:00

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapatan keluarga mahasiswa, mendeskripsikan pencapaian pendidikan mereka, dan menganalisis pengaruh pendapatan keluarga terhadap pencapaian pendidikan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Palangka Raya (UPR). Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan metode survei menggunakan kuesioner skala Likert empat poin terstruktur. Kuesioner didistribusikan kepada 30 mahasiswa aktif FISIP UPR yang dipilih melalui pengambilan sampel acak sederhana. Variabel pendapatan keluarga (X) diukur melalui tiga dimensi berdasarkan indikator Bramastuti (2009): pendapatan bulanan, pekerjaan orang tua, dan beban tanggungan keluarga. Variabel pencapaian pendidikan (Y) dievaluasi melalui dua dimensi menurut Lestari di Wirawan (2016): pendidikan formal dan pendidikan informal. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil menunjukkan bahwa struktur pendapatan keluarga responden didominasi oleh mereka yang berpenghasilan di atas Rp 3.000.000 per bulan (47%), dengan mayoritas orang tua bekerja di sektor pertanian (43,3%) dengan status pekerjaan sementara atau tidak tetap (63,3%). Beban keuangan domestik relatif tinggi, dengan pengeluaran bulanan umumnya melebihi Rp 3.000.000 (56,7%). Di sisi lain, pencapaian pendidikan mahasiswa sangat terkonsentrasi pada tingkat Sarjana (S1) (96,7%), menunjukkan ketahanan akademik yang kuat meskipun terdapat kendala ekonomi. Lebih lanjut, transmisi nilai-nilai pendidikan dari lingkungan keluarga dan sosial secara signifikan memperkuat motivasi akademik mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan teori Lestari (dalam Wirawan, 2016), yang menunjukkan bahwa transmisi nilai yang kuat dan dukungan psikososial dapat mengurangi keterbatasan ekonomi, yang berfungsi sebagai penentu penting dalam pencapaian pendidikan tinggi mahasiswa.

Pengembangan Sistem Absensi Siswa Terintegrasi RFID Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development

2026-07-02T09:24:03+00:00

Sistem absensi manual yang diterapkan di SDIT Nurfatihah menimbulkan berbagai permasalahan: proses pencatatan membutuhkan waktu sekitar 15 menit per kelas sehingga mengurangi 10–15% waktu efektif belajar, akurasi pencatatan hanya berkisar 85–90%, serta rekapitulasi data yang tidak efisien dan memerlukan waktu beberapa hari. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem absensi siswa berbasis web yang terintegrasi teknologi RFID (Radio Frequency Identification) menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang diterapkan melalui empat tahap: identifikasi kebutuhan proyek, pembuatan prototipe, pengembangan dan umpan balik, serta implementasi dan finalisasi. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel berbasis PHP dengan basis data MySQL dan RFID reader EM4100. Pengujian meliputi Black Box Testing, White Box Testing, dan User Acceptance Testing (UAT) terhadap 13 responden. Hasil UAT menunjukkan aspek Functionality 96,9%, Usability 96,6%, Reliability 96,6%, dan User Satisfaction 98,2%, dengan rata-rata keseluruhan 97,2%. Seluruh responden menyatakan sistem ini lebih unggul dibandingkan metode manual dan layak diterapkan di lingkungan sekolah dasar.

Sosiologi Komunikasi : Modal Sosial Pedagang Toko Kelontong Madura di Kota Serang

2026-07-02T06:46:05+00:00

Artikel ini membahas peran komunikasi antarbudaya dan modal sosial dalam pengelolaan bisnis toko kelontong Madura di Kota Serang. Studi ini memanfaatkan perspektif sosiologi komunikasi untuk mengeksplorasi cara pedagang Madura memanfaatkan jaringan sosial, menghadapi tantangan lintas budaya, dan menerapkan nilai-nilai budaya untuk mendukung keberhasilan bisnis mereka. Penelitian ini menyoroti bagaimana toko kelontong Madura memainkan peran penting dalam ekonomi lokal, dengan fokus pada interaksi sosial, etika bisnis, dan toleransi antarbudaya.

Analisis Strategi Pemasaran Model Word of Mouth dari Wisatawan pada Pengembangan untuk Destinasi Wisata di Panorama Baru Bukittinggi

2026-08-06T00:42:20+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi pemasaran model Word of Mouth (WOM) dari wisatawan dalam mendukung pengembangan destinasi Taman Wisata Panorama Baru Bukittinggi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis ini menggunakan analisis matriks SWOT (IFE, EFE, dan Matriks SWOT) untuk memetakan posisi strategis destinasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang terdiri atas pengelola destinasi dan para wisatawan yang berkunjung. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi, kemudian diuji keabsahannya menggunakan trianggulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi internal destinasi berada pada kategori kuat (Skor IFE = 3,38) dengan keunggulan utama berupa pesona lanskap alam Ngarai Sianok dan terbentuknya promosi WOM alami dari kepuasan pengunjung. Kondisi eksternal destinasi tergolong responsif (Skor EFE = 2,95) dalam memanfaatkan tren wisata alam dan media sosial. Hasil analisis Matriks SWOT menetapkan bahwa strategi prioritas pengembangan berada pada Kuadran I (Agresif) melalui penerapan Strategi Strengths-Opportunities (S-O) dengan skor tertinggi sebesar 5,07. Strategi utama difokuskan pada pengoptimalan daya tarik panorama alam melalui promosi digital, pengeskalasi konten buatan pengguna (User Generated Content), serta perbaikan fasilitas operasional guna meredam dampak ulasan negatif (negative eWOM). Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi WOM dan eWOM yang bernilai positif bertindak sebagai media promosi organik yang efektif dalam memperluas jangkauan pasar dan menjamin keberlanjutan pengembangan destinasi Panorama Baru.

Penyelesaian Tindak Pidana Penyerebotan Tanah yang Berkepastian Hukum

2026-07-13T01:25:25+00:00

Masalah penyerobotan tanah merupakan masalah yang krusial. Penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah memerlukan kajian yang komprehensif dan memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Terkait penyelesaian kasus penyerobotan tanah masih menghadapi berbagai problematika yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian, mulai dari aspek penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah, serta menemukan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris. sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan pendekatan Library Research dan Field Research. Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu legal substance (substansi hukum), dimana keberadaan KUHP dalam realitasnya belum menyelesaikan atau menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian yang maksimal dan persepsi yang sama mengenai urgensi perlunya penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Sedangkan legal structure (penegak hukum), struktur hukum dimaksud, lebih berorientasi pada keterbukaan pembuatan dan/atau pembentukan hukum serta pengambilan putusan hukum. Hal ini disertai dengan kompetensi keahlian, serta indenpendensi lembaga peradilan yang dapat menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Selanjutnya legal culture (budaya hukum Masyarakat), bahwa rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap dan ketidakpatuhan Masyarakat terhadap mengakibatkan makin tingginya kasus tindak pidana penyerobotan tanah (2) Penerapan KUHP maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasannya dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah sudah tidak relevan, mengingat motif dan modus tindak pidana penyerobotan tanah dan rendahnya sanksi pidana yang diatur. penerapan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional akan membawa arah dan orientasi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Pengaruh Pengembangan SDM Dan Employee Engagement terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Banten

2026-08-06T08:06:20+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan employee engagement terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 98 pegawai yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampel jenuh. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (thitung = 3,201; sig. = 0,002 < 0,05). Employee engagement juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (thitung = 5,075; sig. = 0,000 < 0,05). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Fhitung = 39,842; sig. = 0,000 < 0,05) dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,456. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM dan employee engagement berkontribusi sebesar 45,6% terhadap peningkatan kinerja pegawai, sedangkan 54,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam Pengarsipan Digital di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

2026-07-02T08:18:51+00:00

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong instansi publik untuk menerapkan sistem pengelolaan arsip berbasis elektronik, termasuk melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Namun, implementasi pengarsipan digital di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) masih menghadapi berbagai tantangan, yang ditunjukkan oleh penurunan hasil pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pengarsipan digital di lingkungan Lemhannas RI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta mendukung penerapan paperless office. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa perbedaan kompetensi digital pegawai, keterbatasan anggaran, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan belum tersedianya regulasi internal mengenai tata naskah dinas elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SRIKANDI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola transformasi digital.

Analisis Hukum Mutasi Guru Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) terhadap Stabilitas Karir dan Kinerja Guru di Kabupaten Konawe Utara

2026-07-13T01:16:20+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum kebijakan mutasi guru PPPK di Konawe Utara terhadap stabilitas karir dan kinerja guru dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab adanya kebijakan mutasi guru PPPK di Konawe Utara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik pemerintahan, khususnya dalam kebijakan mutasi guru PPPK di Kabupaten Konawe Utara, dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) Dan pendekatan kasus (Case Approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukan bahwa 1). Kebijakan mutasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe Utara secara yuridis tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur PPPK. Mutasi yang dilakukan tanpa perubahan perjanjian kerja melanggar asas legalitas dan kepastian hukum serta berdampak negatif terhadap stabilitas karir dan kinerja guru PPPK. 2). Faktor penyebab terjadinya kebijakan mutasi guru PPPK di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas faktor normatif dan faktor non-normatif.

Manajemen Event Pekan Olahraga Nasional dalam Perspektif Administrasi Publik: Studi pada Peran KONI Pusat sebagai Penyelenggara

2026-07-02T06:10:16+00:00

Penelitian ini membahas manajemen event Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 dari perspektif administrasi publik, dengan fokus pada peran KONI Pusat sebagai penyelenggara dan pengarah dalam tata keprotokolan. Kajian ini penting karena PON XXI merupakan PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi, sehingga membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang lebih rumit. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Media Humas KONI Pusat sekaligus Ketua Bidang Media Humas Panwasrah Wilayah Aceh, dokumen Panwasrah, laporan monitoring media, regulasi keolahragaan dan keprotokolan, serta berita resmi pemerintah. Analisis menggunakan teori collaborative governance Ansell dan Gash yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, dan hasil kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KONI Pusat berperan sebagai pengarah, pengawas, koordinator komunikasi, dan penjaga citra penyelenggaraan. Praktik keprotokolan tidak hanya terlihat pada tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, tetapi juga pada pengaturan akses media, layanan tamu penting, media center, Redaksi Bersama, serta respons terhadap isu publik. Kolaborasi lintas aktor membantu mengurangi keterbatasan sumber daya, mempercepat penyelesaian masalah, dan menjaga kelancaran acara resmi. Namun, evaluasi tetap diperlukan, terutama terkait kesiapan sumber daya, perencanaan sejak awal, dan standar layanan keprotokolan yang lebih seragam.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Administrasi Program Kerja Belmawa dan Prestasi dalam Mendukung Pelayanan Perguruan Tinggi: Studi pada LLDIKTI Wilayah III

2026-08-07T00:27:39+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan administrasi Program Belmawa dan Prestasi dalam mendukung pelayanan perguruan tinggi pada LLDIKTI Wilayah III. Fokus penelitian diarahkan pada proses administrasi, koordinasi dengan perguruan tinggi, penyampaian informasi, input data, rekapitulasi melalui Google Spreadsheet, serta pengelolaan program Pilmapres, PKM, dan P2MW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi telah berjalan cukup terstruktur, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja ganda, koordinasi antar tim yang belum optimal, miskomunikasi dengan perguruan tinggi, keterlambatan pengaduan, dan banyaknya program kerja yang harus ditangani secara bersamaan. Berdasarkan teori efektivitas organisasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pelayanan telah berjalan, tetapi proses dan hasil kerja masih perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan responsif.

The Effect Of Workload, Job Satisfaction and Work Life Balance On Turnover Intention At PT Kayu Permata

2026-08-02T01:28:48+00:00

Turnover intention merupakan kecenderungan karyawan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas dan stabilitas organisasi. Tingginya turnover intention dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya workload, job satisfaction, dan work life balance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh workload, job satisfaction, dan work life balance terhadap turnover intention pada karyawan PT Kayu Permata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 202 karyawan, dengan sampel sebanyak 76 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 27 melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa workload berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, job satisfaction berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention, serta work life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,784 menunjukkan bahwa 78,4% variasi turnover intention dapat dijelaskan oleh workload, job satisfaction, dan work life balance, sedangkan 21,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT Kayu Permata dalam menyusun kebijakan pengelolaan workload, meningkatkan job satisfaction, dan memperkuat work life balance guna menurunkan turnover intention.

Transformasi Digital Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Jual Beli Perumahan terkait Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen

2026-08-03T07:16:27+00:00

Transformasi digital pada sektor pertanahan di Indonesia ditandai dengan implementasi sertifikat elektronik sebagai upaya modernisasi pelayanan publik dan peningkatan efisiensi administrasi pertanahan. Penerapan sertifikat elektronik menjadi isu yang penting dalam transaksi jual beli perumahan karena berkaitan erat dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikat elektronik dalam transaksi jual beli perumahan, mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat keamanan dokumen melalui sistem autentikasi dan tanda tangan elektronik, serta mengurangi risiko pemalsuan dan tumpang tindih kepemilikan tanah. Dari perspektif kepastian hukum, sertifikat elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ancaman keamanan siber, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli perumahan juga memerlukan penguatan melalui peningkatan transparansi, edukasi masyarakat, serta harmonisasi regulasi di bidang pertanahan, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital sertifikat elektronik bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pertanahan yang aman, efektif, dan berkeadilan.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kecil Penghasil Produk Keripik di Desa Sindangheula

2026-08-06T12:27:45+00:00

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ekonomi, sistem penjualan, kendala, serta tantangan legalitas yang dihadapi pelaku usaha keripik di Desa Sindangheula, Kabupaten Serang. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor sapu lidi ke sektor pengolahan pangan musiman seperti keripik. Kelompok usia produktif mendominasi industri ini dengan pemanfaatan literasi digital yang cukup baik. Namun, pelaku usaha mikro seperti merek "Derebe Umi" masih menghadapi tantangan berupa lonjakan harga bahan baku, keterbatasan pemasaran digital akibat gagap teknologi, serta hambatan pemenuhan standarisasi produk untuk menembus ritel modern. Pemerintah desa telah memfasilitasi legalitas gratis guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari sisi konsumen, produk keripik dinilai sangat ekonomis dan diminati pasar lokal

Analisis Kinerja Keuangan PT Gudang Garam TBK Periode 2021-2025 menggunakan Analisis Rasio Keuangan

2026-08-06T12:39:10+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk selama periode 2021–2025 melalui pendekatan analisis rasio keuangan. Rasio yang digunakan meliputi rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. Penelitian menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari laporan publikasi PT Gudang Garam Tbk. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan masih berada pada kondisi yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada aspek aktivitas, beberapa rasio menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan efisiensi penggunaan aset pada akhir periode pengamatan. Sementara itu, rasio solvabilitas mengalami tren penurunan yang mencerminkan semakin kecilnya ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan berbasis utang. Di sisi lain, rasio profitabilitas memperlihatkan adanya pelemahan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan PT Gudang Garam Tbk selama periode penelitian masih dapat dikategorikan cukup baik meskipun terdapat indikasi penurunan pada beberapa indikator operasional.

Pasar Modal Syariah Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah Dibandingkan Konvensional

2026-08-06T11:04:35+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan keuangan konvensional dalam konteks pasar modal di Indonesia serta mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan diversifikasi sistem keuangan nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi terhadap risiko global. Namun demikian, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh dominasi sistem keuangan konvensional yang lebih dahulu berkembang dan lebih dikenal luas oleh masyarakat, sehingga produk-produk konvensional lebih mudah dipahami dan diakses. Di sisi lain, keterbatasan sosialisasi serta kompleksitas pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi faktor penghambat. Dalam hal ini, OJK memiliki peran penting melalui kebijakan, pengawasan, serta program literasi keuangan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam pasar modal syariah di Indonesia.

Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ditinjau dari Sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

2026-08-06T11:17:07+00:00

Karya arsitektur merupakan salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap karya arsitektur, seperti penggunaan desain tanpa izin, penggandaan gambar kerja, modifikasi rancangan, dan pemanfaatan kembali desain oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi perlindungan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur, mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan hukum, serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hak cipta karya arsitektur dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur telah diberikan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan norma, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi sistem pencatatan hak cipta berbasis digital, penguatan peran organisasi profesi arsitek, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum karya arsitektur dalam perspektif sistem hukum Indonesia.

Pengaruh Kualitas Produk dan Desain Produk terhadap Kepuasan Konsumen: Studi Kasus Pengguna Honda Vario pada PT Astra Honda Motor (AHM) Manado

2026-08-06T13:59:38+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan desain produk terhadap kepuasan konsumen pengguna sepeda motor Honda Vario pada PT Astra Honda Motor (AHM) Manado, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei terhadap 120 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin dari populasi 170 konsumen, dengan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert lima tingkat dan dianalisis melalui regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen (t = 4,899; Sig. = 0,000), desain produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen (t = 5,024; Sig. = 0,000), serta kualitas produk dan desain produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen (F = 50,141; Sig. = 0,000). Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,464 menunjukkan bahwa 46,4% variasi kepuasan konsumen dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, dengan persamaan regresi Y = 4,321 + 0,387X1 + 0,412X2. Seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel, dan model regresi memenuhi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas). Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan inovasi desain produk secara berkelanjutan sebagai strategi peningkatan kepuasan konsumen pada industri otomotif roda dua.

Program Pemberdayaan Industri Usaha Rumahan Masyarakat Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru melalui CSR PT Pertamina Patra Niaga FT Sei Siak

2026-08-06T14:35:25+00:00

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan perusahaan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CSR PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Sei Siak dalam pemberdayaan industri usaha rumahan di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen perusahaan, laporan pemerintah, data statistik, dan publikasi yang relevan dengan implementasi CSR dan pemberdayaan usaha mikro. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara program CSR dengan peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR PT Pertamina Patra Niaga FT Sei Siak berpotensi memberikan kontribusi dalam penguatan industri usaha rumahan melalui empat aspek utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, penyediaan fasilitas dan sarana produksi, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan usaha, serta monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas melalui digitalisasi usaha dan pemasaran berbasis media sosial dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar pelaku usaha rumahan. Keberlanjutan program didukung melalui kerja sama antara perusahaan dan pemerintah kecamatan yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, CSR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Evaluasi Tahapan Pengujian Pengendalian (Test Of Control) terhadap Kas Setara Kas, dan Aset Tetap pada Badan Sui Generis 'X' Oleh Kap ‘Y’

2026-08-06T07:37:13+00:00

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengujian pengendalian (Test of Control) atas akun Kas Setara Kas dan Aset Tetap pada Badan Sui Generis "X" oleh KAP "Y" periode 2025, menganalisis kesesuaian prosedur audit tersebut berdasarkan SA 315 dan SA 330, serta merumuskan rekomendasi manajerial bagi entitas dan masukan prosedural bagi KAP dalam pelaksanaan audit berbasis risiko. Metodologi penelitian melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, dengan melakukan analisis kesesuaian prosedur audit berdasarkan Standar Audit (SA) 315 dan SA 330 melalui inquiry, observasi, inspeksi, dan walkthrough transaksi Badan Gui Generis. Pelaksanaan, Pembimbingan dan penulisan artikel studi kasus ini dilakukan selama 6 bulan, pada periode Januari 2026 – Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal akun Kas dan Setara Kas dinilai efektif namun belum kuat dengan risiko tinggi akibat adanya pelanggaran pemisahan tugas (segregation of duties) dan ketiadaan dokumen rekonsiliasi bank. Sementara itu, pengendalian Aset Tetap dinilai efektif dengan risiko sedang-rendah, meski memiliki kelemahan pada perhitungan penyusutan manual dan ketiadaan SOP penghapusan aset (disposal). Prosedur audit KAP "Y" secara umum telah sesuai dengan SA 315 dan SA 330 melalui penerapan Expanded Substantive Approach.

Pengembangan Layanan Digital dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Digital Desa yang Informatif

2026-08-06T13:54:33+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan digital di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi berbasis digital sebagai bagian dari program Desa Digital yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Transformasi digital di wilayah pedesaan menjadi salah satu agenda pembangunan strategis nasional yang bertujuan memperluas akses layanan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yang mencakup Kepala Desa Sindangheula, administrator website desa, serta masyarakat sebagai pengguna aktif layanan digital. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Desa Digital di Desa Sindangheula telah memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan media sosial dan marketplace digital. Namun, kepercayaan publik terhadap layanan digital masih terhambat oleh tiga faktor utama, yaitu kesenjangan literasi digital terutama pada kelompok usia lanjut, keterlambatan pembaruan data administrasi, serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Desa Digital tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga oleh kualitas layanan, aksesibilitas informasi, dan peningkatan literasi digital yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kepercayaan publik.

Faktor Dominan Pembentuk Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square

2026-08-06T08:02:30+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis profil nasabah, mengidentifikasi faktor pembentuk, dan menentukan faktor paling dominan pada produk Cicil Emas BSI KCP Bekasi Square. Dilatarbelakangi maraknya transaksi fisik nasabah di cabang di tengah ketersediaan aplikasi BYOND by BSI, penelitian kuantitatif ini melibatkan 105 responden purposive sampling yang dianalisis menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA) rotasi Varimax. Profil nasabah didominasi perempuan usia 30–45 tahun, berpekerjaan swasta/PNS/BUMN, berpendapatan Rp5.000.001–Rp7.000.000, serta menjadi nasabah lebih dari dua tahun. Analisis EFA mengekstraksi 16 indikator valid menjadi empat faktor baru pembentuk keputusan nasabah (variansi kumulatif 58,269%), yaitu Promosi Terintegrasi, Kualitas Produk, Kualitas Layanan Digital, serta Kepercayaan dan Reputasi. Faktor Promosi Terintegrasi terbukti menjadi faktor paling dominan. BSI disarankan memperluas promosi ke komunitas perempuan produktif dan menguatkan program "Paket Edukasi Cicil Emas". Peneliti selanjutnya disarankan memanfaatkan keempat faktor baru hasil EFA ini sebagai variabel independen baru dalam pemodelan Structural Equation Modeling (SEM) pada cakupan cabang yang lebih luas.

Analisis Peramalan Daya Saing Komoditas Karet Alam Indonesia Ke Pasar Global

2026-08-12T00:55:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pangsa pasar, pertumbuhan ekspor, serta faktor-faktor yang memengaruhi daya saing komoditas karet alam Indonesia di pasar global. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, indeks Revealed Comparative Advantage (RCA), model Constant Market Share (CMS), serta model peramalan ARIMA dan Jaringan Saraf Tiruan. Data yang digunakan merupakan data sekunder periode 1980–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, FAO, dan lembaga terkait lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi sebagai eksportir terbesar dunia dengan pangsa pasar sebesar 24,1% pada tahun 2023 dan memiliki keunggulan komparatif yang sangat kuat dengan nilai RCA > 2,5. Namun, kinerja ekspor menghadapi tantangan struktural berupa penurunan luas lahan dan produksi rata-rata masing-masing 1,81% dan 3,89% per tahun, dominasi ekspor bahan mentah sebesar 91,25%, serta konsentrasi pasar yang mencapai lebih dari 56,7% hanya pada tiga negara tujuan utama. Analisis CMS mengungkapkan bahwa efektivitas daya saing masih terhambat oleh struktur produk dan distribusi pasar yang belum optimal, sedangkan peramalan menunjukkan pertumbuhan ekspor akan melambat jika tidak ada intervensi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi peremajaan tanaman, hilirisasi industri, serta diversifikasi pasar untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi daya saing karet alam Indonesia.

Analisis Hukum terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Akses Energi Listrik bagi Masyarakat di Pulau Saponda

2026-08-06T11:36:26+00:00

Keterbatasan akses energi listrik di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menggambarkan adanya disparitas implementasi kebijakan ketenagalistrikan nasional di wilayah kepulauan terpencil. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, tetapi juga berimplikasi pada belum terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Situasi tersebut berpotensi memperdalam ketimpangan pembangunan serta menciptakan ketidakadilan energi antar wilayah. Metode Penelitian yang digunakan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data skunder adalah data yang bersumber dari studi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pemenuhan hak atas energi listrik di Pulau Saponda belum sepenuhnya terealisasi secara berkelanjutan akibat berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan regulasi turunan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, lemahnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan pembiayaan, serta tantangan geografis dan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Kondisi tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan. 2) Penegasan tanggung jawab negara dalam kebijakan energi, penyusunan regulasi daerah berbasis kebutuhan kepulauan, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas sebagai solusi berkelanjutan. Dengan demikian, negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan energi sebagai bagian dari pelayanan publik yang adil dan merata sesuai prinsip negara kesejahteraan.

Perlindungan Data Biometrik Peserta BPJS dalam Implementasi Face Recognition Technology Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

2026-08-06T09:26:10+00:00

Pemanfaatan teknologi Face Recognition pada sistem FRISTA BPJS Kesehatan meningkatkan efisiensi verifikasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun juga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan data biometrik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan mekanisme persetujuan, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mengkaji pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan sebagai pengendali data pribadi Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan data biometrik peserta wajib memenuhi prinsip persetujuan eksplisit, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sebagaimana diatur dalam UU PDP. Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan berada pada ranah administrasi dan perdata apabila terbukti lalai memenuhi kewajiban perlindungan data, sedangkan pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya dibebankan kepada pelaku peretasan sepanjang tidak terdapat keterlibatan pihak internal.

Analisis SP4N-LAPOR! Terhadap Respons Pengaduan Program Makan Bergizi Gratis: Studi Local Governance Forum PATTIRO

2026-08-07T04:39:19+00:00

Artikel ini menganalisis peran SP4N-LAPOR! dalam merespons pengaduan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui studi dokumentasi Local Governance Forum PATTIRO pada 15 April 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa notulensi forum, paparan Kementerian PANRB, paparan PATTIRO, draf artikel peneliti, serta artikel jurnal terkait SP4N-LAPOR!, pelayanan publik digital, komunikasi kebijakan, dan implementasi MBG. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi isu, penyajian temuan, serta penarikan kesimpulan. Unit analisis penelitian dibatasi pada empat fungsi tata kelola pengaduan, yaitu akses kanal, proses respons dan disposisi, pengolahan data menjadi sinyal kebijakan, serta umpan balik akuntabilitas; penelitian ini tidak mengukur dampak gizi MBG secara kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP4N-LAPOR! berperan sebagai kanal resmi pengaduan, mekanisme umpan balik pelayanan publik, dan instrumen pemantauan kebijakan berbasis data. Pada data pemantauan tahun 2025, aduan MBG tercatat 598 laporan dengan puncak laporan pada bulan November. Tiga isu utama yang muncul adalah aspirasi implementasi dan pengawasan MBG, permintaan informasi program, serta keamanan dan higiene makanan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena rendahnya literasi masyarakat terhadap kanal resmi, kecenderungan menyampaikan keluhan melalui media sosial, kesenjangan akses digital, persoalan disposisi laporan, serta kebutuhan peningkatan kualitas respons. Artikel ini merekomendasikan penguatan sosialisasi berbasis sekolah, integrasi lintas kanal, standardisasi disposisi aduan, perlindungan pelapor, serta pemanfaatan analitik pengaduan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam tata kelola MBG.

Ketimpangan Kekuatan dalam Kepailitan; Analisis Kebebasan Berkontrak dan Intervensi Negara dalam Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo 260/Pdt.Sus-PKPU/2019

2026-08-06T01:42:04+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum objek milik pihak ketiga dalam harta pailit serta jenis perlindungan hukum bagi kreditor separatis berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2025 jo. Nomor 260/Pdt.Sus-PKPU/2019. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus merupakan bagian dari metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dasar hukum diperoleh melalui kajian yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa objek jaminan milik pihak ketiga pada dasarnya tidak termasuk dalam boedel pailit karena kepemilikannya tidak dialihkan kepada debitur, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, hukum yang mengatur mengenai kreditor separatis harus tetap menjunjung tinggi pelaksanaan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tanpa melanggar hak kepemilikan pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu diterapkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Pengaruh Kompetensi SDM, Pengawasan Kerja, dan Pelatihan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja pada PT Kayu Permata

2026-08-12T04:34:52+00:00

Produktivitas kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi SDM, Pengawasan Kerja, dan Pelatihan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT Kayu Permata, sebuah perusahaan manufaktur pintu kayu di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 202 karyawan dan sampel sebanyak 67 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert enam poin dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja (t = 3,281; sig. = 0,002), demikian pula Pelatihan Karyawan (t = 2,969; sig. = 0,004). Sebaliknya, Pengawasan Kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (t = 1,966; sig. = 0,054). Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja dengan nilai F hitung sebesar 128,314 dan signifikansi 0,000, serta nilai Adjusted R Square sebesar 0,853 yang menunjukkan bahwa 85,3% variasi Produktivitas Kerja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas melalui pengembangan kompetensi karyawan, penguatan sistem pengawasan kerja, dan pelaksanaan pelatihan yang tepat sasaran.

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan dan Kepuasan terhadap Loyalitas Penumpang Trans Jatim ( Rute Lamongan-Paciran)

2026-07-21T02:43:51+00:00

Transportasi publik memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong terbentuknya loyalitas pengguna melalui kualitas layanan yang baik. Loyalitas penumpang menjadi indikator keberhasilan layanan transportasi, khususnya pada layanan Trans Jatim yang masih menghadapi berbagai tantangan terkait kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kepuasan terhadap loyalitas penumpang Trans Jatim (Rute Lamongan–Paciran). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang merupakan pengguna layanan Trans Jatim. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menguji model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) serta menguji hubungan antarvariabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas penumpang, dengan kepercayaan sebagai variabel yang paling dominan dalam memengaruhi loyalitas.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Inovasi Organisasi dan Manajemen Pengetahuan terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara

2026-08-12T06:57:04+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh simultan dan parsial Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Inovasi Organisasi dan Manajemen Pengetahuan terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPPS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) inovasi organisasi dan manajemen pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara simultan maupun parsial. (2) inovasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan (3) manajemen pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

Strategi Digital Public Relations Pt Pln Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Priok Dalam Publikasi Program Corporate Social Responsibility Di Wilayah Jakarta Utara

2026-08-12T08:14:57+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi Digital Public Relations PT PLN Indonesia Power UBP Priok dalam publikasi program Corporate Social Responsibility (CSR), memahami pola interaksi digital, dan identifikasi tantangan serta peluang yang muncul dari digitalisasi dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PLN Indonesia Power UBP Priok mengimplementasikan komunikasi dua arah melalui media sosial, Focus Group Discussion (FGD), evaluasi rutin, dan integrasi struktural antara divisi Humas dan CSR. Beberapa platform yang digunakan mencakup Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp Group, dan website dengan penyesuaian konten yang berbeda untuk setiap platform. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan kerjasama dengan media massa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan luas jangkauan.

Eksploitasi Air Tanah Di Kawasan Industri Bandung Timur: Potret Krisis Ekologis Dan Penegakan Hukum Lingkungan

2026-08-15T06:11:26+00:00

Pertumbuhan industri manufaktur di kawasan Bandung Timur, khususnya di Rancaekek dan sekitarnya, telah menimbulkan dampak eksploitasi air tanah yang masif terhadap Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung. Artikel ini mengkaji kesenjangan antara kondisi empiris (das Sein) dan norma hukum positif (das Sollen) dalam pengelolaan air tanah di kawasan industri tersebut. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menganalisis disfungsi struktural dan kultural dalam penegakan hukum lingkungan, serta menawarkan rekomendasi berbasis Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo) dan prinsip Keadilan Antargenerasi (Edith Brown Weiss). Hasil kajian menunjukkan bahwa penurunan muka air tanah yang mencapai lebih dari 40 meter di beberapa titik kritis, serta land subsidence 1–10 cm/tahun di Rancaekek, merupakan akibat langsung dari lemahnya penegakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019, PP No. 22 Tahun 2021, dan Perda Jawa Barat No. 1 Tahun 2017. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan asas strict liability, optimalisasi sanksi administratif, dan internalisasi prinsip keadilan antargenerasi merupakan terobosan hukum yang mendesak untuk mencegah kerusakan ekologis permanen (irreversible damage) pada CAT Bandung.

Analisis Yuridiksi, Kewenangan Dan Eksekusi Peradilan Agama Di Era Konstitusi Modern

2026-08-15T05:58:25+00:00

Transformasi kelembagaan Peradilan Agama (PA) pasca-reformasi hukum nasional menempatkan institusi ini pada posisi strategis dalam arsitektur kekuasaan kehakiman Indonesia. Amandemen bertahap UU No. 7 Tahun 1989 melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tidak sekadar memperluas cakupan yurisdiksi materiil, melainkan juga meredefinisi identitas PA sebagai lembaga peradilan berderajat penuh yang setara dengan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dua dimensi fundamental: konstruksi yuridis kewenangan absolut PA beserta dinamika perkembangannya, serta problematika struktural dalam mekanisme eksekusi putusan—khususnya pada perkara-perkara yang memuat dimensi non-materiil. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, artikel ini berargumen bahwa efektivitas PA tidak semata ditentukan oleh luasnya yurisdiksi, melainkan oleh kapasitas institusional dalam mengeksekusi putusannya secara konsisten dan berkeadilan.

Analisis Yuridis Kewajiban Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dan Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Terhadap Pembangunan Dan Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Sppg) Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Dan Keselamatan

2026-08-16T02:38:04+00:00

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan instrumen hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang menggantikan rezim Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan perizinan menuju pendekatan berbasis standar teknis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, fungsi, persyaratan, dan implikasi yuridis Persetujuan Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia, termasuk keterkaitannya dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), keselamatan publik, dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, serta peraturan teknis terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa PBG bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen preventif untuk memastikan kesesuaian tata ruang, keandalan struktur, keselamatan kebakaran, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan aspek teknis lainnya sebelum pembangunan dilaksanakan. PBG juga memiliki hubungan erat dengan SLF karena keduanya membentuk rangkaian pengendalian sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan bangunan. Pemanfaatan bangunan tanpa memenuhi ketentuan PBG dan/atau SLF berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif dan, apabila menimbulkan kerugian atau akibat hukum tertentu, dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung harus menempatkan kepastian hukum, keselamatan publik, perlindungan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai satu kesatuan

Transformasi Digital Sistem Peradilan Indonesia Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation: Analisis Yuridis dalam Mewujudkan Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, dan Efisiensi Penyelesaian Perkara

2026-08-16T03:11:08+00:00

dalam berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada sektor kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melakukan modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan Electronic Court (E-Court) dan Electronic Litigation (E-Litigation) sebagai implementasi pelayanan peradilan berbasis elektronik. Kehadiran kedua sistem tersebut bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain meningkatkan efisiensi administrasi perkara, digitalisasi sistem peradilan juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Court dan E-Litigation dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan akses terhadap keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court dan E-Litigation telah memberikan dampak positif terhadap modernisasi sistem peradilan melalui penyederhanaan administrasi perkara, percepatan proses persidangan, efisiensi biaya berperkara, serta peningkatan transparansi pelayanan pengadilan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, kesenjangan literasi digital masyarakat, perlindungan data pribadi, serta perlunya harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar transformasi digital sistem peradilan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi Personal Branding Bryan Benaiah Dalam Membangun Citra Modis Untuk Kaum Pria Di Tiktok (Studi Kasus Pada Akun Tiktok @_Bryanzen)

2026-08-16T06:20:04+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi personal branding yang diterapkan Bryan Benaiah sebagai fashion content creator pria di TikTok (@_BryanZen) dan menganalisis penilaian pengikutnya terhadap citra modis yang ia bangun. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang berlandaskan paradigma konstruktivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan satu key informan (Bryan Benaiah) dan empat informan followers, serta observasi non-partisipan terhadap konten akun @_BryanZen. Analisis dilakukan menggunakan teori personal branding Montoya dengan delapan prinsip spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, visibilitas, kesatuan, keteguhan, dan nama baik serta teori agenda setting McCombs dan Shaw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bryan berhasil menerapkan kedelapan prinsip personal branding secara konsisten, dengan spesialisasi pada gaya minimalis, rapi, dan Korean-inspired sebagai fondasi identitas digitalnya, serta diferensiasi yang dibangun melalui penguasaan body shape awareness, color theory, dan tipografi khas. Seluruh informan menilai Bryan autentik, konsisten, dan layak dijadikan referensi fashion pria. Melalui agenda setting, Bryan berhasil menjadikan fashion pria clean sebagai topik penting sekaligus membingkai ulang makna modis sebagai soal pemahaman diri dan kepercayaan diri, bukan sekadar tren. Kesimpulannya, citra modis Bryan merupakan konstruksi sosial yang terbentuk dari sinergi strategi personal branding yang terencana dengan fungsi agenda setting yang efektif.

Efektivitas Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

2026-08-16T06:48:15+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Polres Konawe Selatan telah berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.Proses penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan perkara, mediasi antara pelaku dan korban, serta kesepakatan damai sebagai dasar penghentian penyidikan. Penerapan Restorative Justice dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban penanganan kasus, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, dan memberikan pemulihan yang lebih baik bagi korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan kemampuan mediasi, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi, penyediaan fasilitas yang memadai, dan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan Restorative Justice dapat berjalan lebih optimal.

Pola Komunikasi Remaja Wanita Terhadap Fenomena Beauty Privilege (Studi Kasus Kalangan Remaja Wanita Di Kecamatan Bekasi Utara)

2026-08-16T05:55:36+00:00

Fenomena beauty privilege atau keistimewaan yang diperoleh individu karena dianggap memiliki penampilan fisik menarik semakin menonjol dalam kehidupan sosial remaja, khususnya di wilayah urban. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola komunikasi remaja wanita terhadap fenomena beauty privilege di Kecamatan Bekasi Utara, memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menganalisis dampaknya terhadap interaksi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap key informan dan informan remaja wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beauty privilege memengaruhi pola komunikasi interpersonal baik secara verbal, nonverbal, maupun digital. Remaja wanita yang dianggap memenuhi standar kecantikan cenderung lebih percaya diri, memiliki daya persuasif lebih tinggi, serta lebih mudah diterima dalam kelompok sosial. Sebaliknya, remaja yang tidak sesuai dengan standar kecantikan menghadapi hambatan komunikasi berupa keterbatasan penerimaan dan relasi sosial. Faktor utama yang memengaruhi pola komunikasi meliputi konstruksi sosial budaya, pengaruh media digital, serta lingkungan pertemanan. Penelitian ini menegaskan bahwa beauty privilege bukan hanya fenomena estetika, tetapi juga berimplikasi pada dinamika komunikasi dan pembentukan identitas sosial remaja wanita. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis pada kajian komunikasi interpersonal dan konstruksi realitas sosial, sekaligus implikasi praktis bagi pemahaman dinamika sosial remaja di era modern.

Upaya Perdamaian Dan Pembinaan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan Dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah

2026-08-16T08:01:47+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pembinaan dan perdamaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan hambatan upaya pembinaan dan perdamaian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatand dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis empirs yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat analitis dan hasilnya dituangkan secara deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat objek, suatu gejala, ataupun keadaan tertentu.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pembinaan dan perdamaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah yakni Mediasi yang di lakukan oleh BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan, dalam perceraian bagi PNS, merupakan rangkaian yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dengan cara menasihati, dan memberi solusi. Mediator yang digunakan di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kepala BKPSDM atau pegawai BKPSDM yang khusus menangani perceraian PNS. Mediasi di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan tidak semata-mata hanya formalitas saja, akan tetapi menasihati dan mencari solusi dengan cara memanggil kedua belah pihak sebanayk dua kali dan Faktor penghambat lain adalah beban kerja pegawai BKPSDM yang beragam Hal ini membatasi waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk pengembangan program mediasi yang lebih komprehensif. Sehingga, untuk mencapai efektifitas hukum di masa transisi banyak sekali menyangkut para warga masyarakat sebagai subjek atau pemegang peranan. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum yakni BKPSDM Kab. Konawe Selatan, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan oleh hukum.

Pengaruh Kepemimpinan dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Karyawan Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita di Kota Malang)

2026-08-16T07:30:52+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan etos kerja terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai variabel mediasi pada Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research. Sampel penelitian terdiri dari 36 karyawan Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan etos kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasional, sedangkan etos kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya, komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa komitmen organisasional tidak mampu memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan maupun pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, peningkatan kinerja karyawan pada Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Kota Malang lebih dipengaruhi secara langsung oleh kualitas kepemimpinan dan etos kerja, sementara komitmen organisasional belum menunjukkan peran sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Temuan ini memberikan implikasi bahwa koperasi perlu mempertahankan kepemimpinan yang efektif serta memperkuat etos kerja melalui arahan yang jelas, komunikasi, penghargaan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama untuk mendukung peningkatan kinerja karyawan.

From Green Marketing to Green Purchase Intention: The Mediating Role of Green Brand Image

2026-08-17T01:57:55+00:00

Sustainable consumption has entered the mainstream, yet consumers' environmental concern frequently fails to translate into the intention to buy green products, particularly when widespread greenwashing erodes the credibility of brands' environmental claims. This study examines the effect of green marketing on green brand image and green purchase intention, and tests the mediating role of green brand image in that relationship. A quantitative approach was employed using a cross-sectional survey of 200 Generation Z respondents in Yogyakarta, selected through purposive sampling with the criterion of holding an intention to purchase environmentally friendly products. Data were collected through a closed-ended five-point Likert questionnaire and analysed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results show that green marketing has a positive and significant effect on green brand image and on green purchase intention. Green brand image positively and significantly affects green purchase intention and partially mediates the relationship between green marketing and green purchase intention. The model explains 60.8% of the variance in green brand image and 54.5% of the variance in green purchase intention. These findings extend Stimulus-Organism-Response Theory by positioning green marketing as the stimulus, green brand image as the organism, and green purchase intention as the response, while showing that the effectiveness of green marketing depends on the formation of perceived environmental credibility. Practically, firms should anchor green communication in verifiable evidence so that green brand image can be built and Generation Z's scepticism can be reduced.

Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Sungai Raya Terhadap Ketentuan Pemberian Nama Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022

2026-08-18T23:59:56+00:00

Pemberian nama pada anak bagian penting dari pemenuhan hak identitas anak yang memiliki konsekuensi hukum dalam sistem administrasi kependudukan. Permendagri Nomor 73 tahun 2022 yang mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran. Masalah utama dalam penelitian ini adalah pada tingkat masyarakat desa, msih dijumpai rendahnya pemahaman terhadap ketentuan pemberian nama tersebut yang kemudian berdampak pada terhambatnya proses pencatatan kelahiran serta potensi permasalahan hukum administratif di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi pengurusan akta kelahiran. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi pemahaman tersebut dalam praktik administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesionar dan wawancara kepada masyarakat Desa Sungai Raya, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen administrasi kependudukan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.

Efektivitas Isbat Nikah Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Kolaka

2026-08-19T00:17:48+00:00

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak serta menghambat pemenuhan hak keperdataan dan akses pelayanan publik. Isbat nikah menjadi mekanisme hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama, tetapi belum dicatatkan oleh negara. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan isbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum dan efektivitasnya dalam melindungi hak suami, istri, dan anak di Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis, perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumen terhadap tiga belas informan yang terdiri atas aparatur Pengadilan Agama, Pos Bantuan Hukum, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lima pemohon isbat nikah. Data dianalisis secara kualitatif dengan pola deskriptif, evaluatif, dan preskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah meliputi pemberian informasi, pendaftaran, pemeriksaan dan pembuktian, penerbitan penetapan, pencatatan di KUA, serta pembaruan dokumen kependudukan. Pelaksanaannya didukung layanan bantuan hukum, prodeo, sidang keliling, dan pelayanan terpadu, tetapi masih terkendala rendahnya literasi hukum, kesulitan menghadirkan saksi, jarak, biaya tidak langsung, ketidaksesuaian identitas, dan belum terintegrasinya pelayanan pascapenetapan. Isbat nikah dinilai cukup efektif; seluruh pemohon terverifikasi memperoleh penetapan, sedangkan empat dari lima pemohon telah memperoleh dokumen perkawinan dan pembaruan Kartu Keluarga. Isbat nikah memperkuat kepastian status keluarga, identitas anak, akses pelayanan publik, dan kepentingan waris. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang utuh baru tercapai apabila penetapan ditindaklanjuti sampai seluruh dokumen keluarga diselesaikan dan dapat digunakan untuk memperoleh hak.

Pengaruh Purchase Intention terhadap Brand Lifestyle Toys dalam Mendorong Niat Pembelian Konsumen Generasi Z

2026-08-20T04:16:47+00:00

Perkembangan industri ritel dan gaya hidup di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat, khususnya pada segmen mainan koleksi yang semakin diminati masyarakat. Transformasi digital juga mendorong perubahan pola perdagangan dari e-commerce menuju social commerce, di mana media sosial berperan besar dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Banyak konsumen, terutama Generasi Z, menggunakan media sosial sebagai sumber inspirasi belanja, sehingga purchase intention menjadi faktor penting sebelum terjadinya transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh brand equity, social media marketing activity, status consumption, brand trust, dan brand awareness terhadap purchase intention pada brand lifestyle toys, khususnya Pop Mart di platform social commerce seperti TikTok Shop. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala likert yang disebarkan secara online. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengenal brand Pop Mart. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 260 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing activity, brand trust, dan brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Sebaliknya, brand equity dan status consumption tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap merek dan eksposur media sosial lebih menentukan niat beli dibandingkan faktor simbolik atau status sosial. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademis serta menjadi pertimbangan strategis bagi pelaku industri dalam merancang pemasaran berbasis media sosial.

Kinerja Dinas Kesehatan dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tanggatada Kabupaten Kolaka

2026-08-20T04:36:09+00:00

This study aims to find out the performance of the Kolaka Regency Health Office in monitoring the quality of Refill Drinking Water Depots in Tanggetada District, Kolaka Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The study was carried out in Tanggetada District with informants selected purposively, consisting of the Health Office, community health centers, DAMIU owners, and the local community. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews, and documentation, and then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The number of refill drinking water depots recorded in Tanggetada District increased from 19 depots in 2024 to 22 depots in 2025, reflecting significant growth in demand. However, this increase in depots hasn't been matched by compliance with licensing regulations. Data from Tanggetada Health Center shows that out of the 22 depots, only 13 have official permits from the Health Office, while 9 depots are still unlicensed. Research results show that, in general, the performance of the Health Department in monitoring the quality of refill drinking water depots is not yet optimal. In terms of productivity, supervision only reached 13 out of 22 depots in operation (59.1%), due to the limited number of sanitarians (only three people for the entire district) and the absence of a dedicated budget for supervision activities. In terms of service quality, the staff are considered fairly professional, but there is still no structured complaint mechanism, the licensing procedures are felt to be complicated, and outreach to consumers is still very minimal. In terms of responsiveness, the Health Department is still reactive, relying on reports from community health centers and not yet directly involving public participation, with the last outreach activities carried out in 2021. From the responsibility aspect, compliance with regulations and procedures is fairly good, but enforcement of sanctions is still weak because it only involves verbal warnings without administrative penalties for unlicensed depots. From the accountability aspect, internal responsibility between the health centers and the Health Department is running fairly well, but transparency of inspection results to the public is still very limited.

Makna Pernikahan dalam Perspektif Kepribadian Laki-Laki Dewasa yang Belum Menikah

2026-08-20T06:58:05+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna pernikahan dalam perspektif kepribadian laki-laki dewasa yang belum menikah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif partisipan terkait pandangan mereka terhadap pernikahan. Partisipan penelitian berjumlah tiga orang laki-laki dewasa yang belum menikah dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan memaknai pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan emosional, mental, finansial, dan sosial. Kesiapan diri dipandang sebagai faktor utama sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pengalaman keluarga, baik yang bersifat positif maupun negatif, turut memengaruhi pandangan partisipan terhadap hubungan pernikahan. Selain itu, partisipan juga mengalami tekanan sosial terkait status belum menikah, meskipun mereka memandang bahwa keputusan menikah merupakan pilihan hidup yang bersifat personal. Penelitian ini juga menemukan bahwa kecocokan, stabilitas emosional, karakteristik kepribadian, dan kekhawatiran terhadap kegagalan pernikahan menjadi faktor penting dalam memaknai hubungan pernikahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa makna pernikahan pada laki-laki dewasa yang belum menikah dipengaruhi oleh interaksi antara pengalaman keluarga, kepribadian, tekanan sosial, dan kesiapan psikologis individu.

PKK Desa sebagai Agen Edukasi Administrasi Kependudukan Berbasis Keluarga: Studi di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

2026-08-21T05:32:23+00:00

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak sipil dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Meskipun kebijakan dan layanan administrasi kependudukan terus dikembangkan, pada tingkat keluarga masih terdapat kesenjangan informasi dan pemahaman mengenai fungsi, kewajiban pelaporan, serta pemutakhiran dokumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi dan peran PKK Desa sebagai agen edukasi administrasi kependudukan berbasis keluarga serta merumuskan penguatan peran yang dapat diterapkan di tingkat desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dilaksanakan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Data dikumpulkan melalui angket kepada 21 kader PKK, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95,2% responden memahami fungsi dokumen kependudukan sebagai identitas hukum, 100% memahami kewajiban melaporkan perubahan data dan memperbarui data keluarga, 85,7% memahami dampak tidak dimilikinya akta kelahiran, dan 81% memandang kader PKK dapat berperan sebagai agen edukasi hukum. Seluruh responden juga mendukung WhatsApp dan poster digital sebagai media edukasi. Temuan ini menunjukkan bahwa PKK Desa memiliki modal pengetahuan dan kedekatan sosial yang dapat dikembangkan sebagai penghubung informasi antara keluarga dan layanan administrasi kependudukan. Penguatan peran tersebut diarahkan pada edukasi, pendampingan awal, pemanfaatan dasawisma dan media digital, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan Disdukcapil untuk mendorong tertib administrasi kependudukan dan akses pelayanan publik yang lebih baik

Dinamika Solidaritas Sosial pada Organisasi Keluarga Mahasiswa Jakarta Raya UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2026-08-21T08:38:11+00:00

Solidaritas sosial merupakan elemen fundamental dalam menjaga keberlangsungan organisasi mahasiswa kedaerahan sebagai wadah pengembangan diri, penguatan identitas kedaerahan, dan pembentukan hubungan sosial di antara mahasiswa perantau. Namun, perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh tuntutan akademik, menurunnya partisipasi anggota, serta perkembangan kondisi organisasi telah memengaruhi dinamika solidaritas sosial di dalam organisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika solidaritas sosial di kalangan anggota Organisasi Keluarga Mahasiswa Jakarta Raya UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengkaji pola interaksi sosial, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta strategi organisasi dalam mempertahankan solidaritas antaranggota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori solidaritas sosial Émile Durkheim, khususnya konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik, digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sosial dalam organisasi mengalami dinamika yang terus berkembang, yang tercermin dari menurunnya intensitas partisipasi anggota akibat tanggung jawab akademik, komitmen pribadi, keterbatasan program organisasi, serta tantangan dalam komunikasi. Meskipun demikian, solidaritas tetap terpelihara melalui adanya identitas kedaerahan yang sama, komunikasi yang efektif antaranggota, koordinasi yang kuat dalam struktur organisasi, dukungan alumni, serta berbagai kegiatan organisasi yang memperkuat rasa memiliki secara kolektif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan solidaritas sosial dalam organisasi mahasiswa kedaerahan bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun interaksi yang berkesinambungan, memperkuat identitas kolektif, serta mengadaptasi strategi organisasi terhadap perubahan kondisi sosial yang dialami para anggotanya.

Pemanfaatan Media Sosial Linkedin Oleh Sarjana Fresh Graduate Generasi Z Untuk Membangun Personal Branding Di Era Digital

2026-08-22T05:28:15+00:00

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memperluas fungsi LinkedIn dari sekadar media pencarian kerja menjadi ruang untuk membangun identitas profesional bagi sarjana fresh graduate Generasi Z. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana sarjana fresh graduate Generasi Z memanfaatkan LinkedIn dalam membangun personal branding serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan sepuluh informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi profil LinkedIn informan, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola pemanfaatan LinkedIn yang berbeda, yaitu pola aktif- strategis yang ditandai dengan pembangunan profil autentik, konsistensi unggahan konten, serta jaringan profesional yang proaktif; pola pasif-organik, yang menunjukkan bahwa profil yang lengkap dan jujur mampu menarik perhatian perekrut meski tanpa keaktifan mengunggah konten; serta pola eksploratif, yang mencerminkan fresh graduate yang masih mencari arah karier. Lima hambatan utama turut teridentifikasi, yaitu kebingungan menentukan arah karier, ketidakkonsistenan penggunaan LinkedIn, minimnya pengalaman profesional, kekhawatiran terhadap penilaian publik, serta kesulitan menyesuaikan profil dengan tujuan karier yang terus berkembang.

Sinergi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UPB dengan Pemerintah Desa Banjarsari dalam Memperbaiki Permasalahan di Bidang Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan UMKM

2026-08-22T12:47:53+00:00

Sampah menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di lingkungan pedesaan. Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan pada aspek lingkungan hidup, pendidikan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan serta mendeskripsikan upaya penanganan permasalahan masyarakat pada ketiga bidang tersebut melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa, guru, dan pelaku UMKM sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan adanya sekitar 17 titik tumpukan sampah campuran yang terdiri atas sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pada bidang pendidikan, ditemukan sejumlah anak usia sekolah dasar, khususnya di Dusun 3, yang masih mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Sementara itu, pada bidang UMKM, sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan metode pemasaran dan transaksi secara konvensional serta belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukan beberapa program intervensi, yaitu bimbingan belajar, sosialisasi dan pengelolaan sampah melalui pembuatan insinerator serta budi daya maggot, dan pembuatan banner sebagai media branding UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan, pendidikan, dan UMKM di tingkat desa.

Hegemoni Kekuasaan Adat Dalam Akses Kepemimpinan Desa di Kedepatian Semerap

2026-08-22T13:30:53+00:00

Kekuasaan adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di Kedepatian Semerap, termasuk dalam menentukan kepemimpinan desa. Peran tersebut terlihat dari keterlibatan tokoh adat dalam proses pencalonan kepala desa serta adanya ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam struktur adat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kekuasaan adat memengaruhi kesempatan masyarakat untuk mengakses kepemimpinan desa di Kedepatian Semerap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur adat memiliki posisi penting dalam menentukan akses terhadap pencalonan kepala desa. Pengaruh tersebut tidak hanya berjalan melalui aturan adat, tetapi juga melalui penerimaan masyarakat terhadap kedudukan tokoh adat dan aturan yang berlaku. Penerimaan tersebut dapat dipahami melalui konsep consent dan common sense dalam pemikiran Gramsci. Pada saat yang sama, muncul kritik dari sebagian masyarakat dan upaya warga di luar struktur adat untuk mengikuti pencalonan kepala desa. Meskipun kritik tersebut belum mengubah pola pencalonan yang berlaku, keberadaannya menunjukkan bahwa pembatasan akses terhadap kepemimpinan desa mulai dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Kekuasaan adat tetap memiliki pengaruh kuat dalam menentukan akses terhadap kepemimpinan desa karena didukung oleh aturan adat dan penerimaan masyarakat terhadap kedudukan tokoh adat.

Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce : Representasi Makna Kesedihan Pada Lirik Dan Bait Lagu “Gala Bunga Matahari” Karya Sal Priadi

2026-08-23T06:26:25+00:00

Penelitian ini mengkaji representasi makna kesedihan dalam lirik dan Bait lagu “Gala Bunga Matahari” karya Sal Priadi dengan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam paradigma konstruktivis. Data diperoleh melalui observasi berulang terhadap lirik dan dokumentasi, sedangkan unit analisis berupa kata, frasa, kalimat, dan bait yang memuat ekspresi simbolik serta emosional. Analisis menggunakan hubungan triadik representamen, objek, dan interpretant serta klasifikasi tanda berupa ikon, indeks, dan simbol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesedihan dibangun melalui tanda kehilangan, kerinduan, rasa sakit, tangisan, kenangan, penerimaan, dan harapan untuk bertemu kembali. Indeks menonjol pada ungkapan yang memiliki hubungan sebab-akibat atau eksistensial dengan duka, sedangkan simbol dominan pada ungkapan yang berkaitan dengan keyakinan spiritual dan keberlanjutan ikatan emosional. Bunga matahari menjadi simbol utama yang merepresentasikan harapan, keteguhan kasih sayang, dan kehadiran orang tercinta dalam ingatan. Secara keseluruhan, lirik merepresentasikan duka sebagai perjalanan emosional dari ketidakpastian dan kerinduan menuju penerimaan, sukacita, dan harapan spiritual.

Peran Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Pengelolaan Akun Instagram Program Kilas Sepekan: Studi Kasus Rendahnya Keterlibatan Publik

2026-08-23T09:26:16+00:00

Program Kilas Sepekan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan produk komunikasi publik berkala yang dipublikasikan melalui Instagram untuk merangkum kejadian bencana, penanganan, mitigasi, dan aktivitas kelembagaan. Meskipun informasi yang disampaikan dinilai bermanfaat dan kredibel, keterlibatan publik pada Kilas Sepekan relatif lebih rendah dibandingkan beberapa konten BNPB lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Humas BNPB dalam pengelolaan Kilas Sepekan serta menjelaskan faktor komunikasi yang berkaitan dengan rendahnya engagement publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan internal BNPB dan dua pengikut Instagram, observasi konten, serta dokumentasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Analisis menggunakan proses manajemen Public Relations Cutlip, Center, dan Broom yang diperkuat perspektif government public relations, komunikasi dialogis, dan media richness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas BNPB memiliki alur kerja terstruktur yang meliputi pengumpulan dan verifikasi informasi, perencanaan konten, produksi, publikasi, monitoring, dan evaluasi. Namun, keberhasilan informatif belum otomatis menghasilkan keterlibatan aktif. Hambatan utama meliputi pola komunikasi yang dominan satu arah, visual yang formal, durasi video relatif panjang, pemanfaatan fitur interaktif yang belum optimal, serta kecenderungan menempatkan Instagram sebagai kanal highlight menuju platform lain. Salience isu turut mempengaruhi engagement, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Humas BNPB perlu menjadikan respons audiens sebagai dasar perencanaan dan evaluasi serta memperkuat desain konten yang dialogis dan sesuai dengan karakter Instagram.

Analisis Personal Branding Paul Jason Klein dalam Membangun Engagement Penggemar Menggunakan Fitur Video dan Komentar di Sosial Media Tiktok

2026-08-23T14:20:26+00:00

Media sosial telah mengubah cara figur publik membangun hubungan dengan audiensnya. Di antara berbagai platform digital, TikTok menjadi salah satu media yang paling efektif bagi musisi untuk menampilkan identitas diri, berkomunikasi secara langsung dengan penggemar, serta memperkuat keterlibatan audiens. Paul Jason Klein sebagai vokalis utama band LANY secara aktif memanfaatkan TikTok untuk membagikan proses kreatif, pengalaman pribadi, dan aktivitas kesehariannya sehingga penggemar dapat mengenalnya tidak hanya melalui karya musik, tetapi juga melalui karakter personal yang ditampilkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis personal branding Paul Jason Klein di TikTok serta menjelaskan bagaimana personal branding tersebut meningkatkan engagement penggemar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis tematik. Data diperoleh melalui observasi digital terhadap akun TikTok Paul Jason Klein, wawancara mendalam dengan satu key informan dan lima informan pendukung yang merupakan penggemar LANY, serta dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis data dilakukan melalui proses pengorganisasian data, pengkodean, identifikasi tema, penelaahan tema, pendefinisian tema, hingga interpretasi hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal branding Paul Jason Klein dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu keunikan (uniqueness), autentisitas (authenticity), dan konsistensi (consistency). Keunikan terlihat melalui karakter komunikasi dan identitas artistiknya sebagai musisi. Autentisitas ditunjukkan melalui konten yang menampilkan emosi, pengalaman pribadi, serta proses kreatif secara terbuka. Konsistensi diwujudkan melalui penyampaian nilai, identitas visual, dan pola komunikasi yang berkelanjutan. Ketiga dimensi tersebut mendorong terbentuknya engagement emosional, kognitif, dan perilaku penggemar yang tercermin melalui interaksi pada TikTok, partisipasi dalam pembuatan konten, penggunaan lagu LANY, kehadiran pada konser, serta loyalitas terhadap karya Paul Jason Klein. Penelitian ini menunjukkan bahwa personal branding pada media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana membangun citra diri, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang mampu memperkuat hubungan jangka panjang antara musisi dan penggemarnya.

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024

2026-08-24T01:58:14+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan kontestasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut. Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hasni, S.Pi., M.H. pada bidang Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Siambu, S.Pd., C.Med. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, serta Bahrun Musu, S.H. pada bidang penanganan pelanggaran. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen penelitian, dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN dilakukan melalui rangkaian pencegahan, pengawasan aktif, penerimaan temuan dan laporan, pemeriksaan persyaratan, klarifikasi, pengumpulan fakta dan alat bukti, kajian hukum, pembahasan, penentuan bentuk tindak lanjut, penerusan hasil kepada instansi yang berwenang, dan koordinasi antarlembaga. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif melalui sosialisasi, imbauan, koordinasi, pengawasan tahapan, dan penguatan pengawasan partisipatif. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum terdiri atas faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan atau budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Penguatan penegakan hukum karena itu perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan konsistensi penerapan norma, koordinasi kelembagaan, kapasitas pengawasan dan pembuktian, dukungan administrasi serta teknologi, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan, dan pembinaan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

Implikasi Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penciptaan Karya Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

2026-08-24T02:05:50+00:00

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara penciptaan karya intelektual di berbagai bidang, seperti seni, musik, sastra, dan desain. Kemampuan AI menghasilkan karya secara mandiri maupun dengan bantuan manusia menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai status pencipta, kepemilikan hak cipta, serta bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam penciptaan karya serta dampaknya terhadap perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia masih didasarkan pada konsep bahwa pencipta adalah manusia, sehingga belum mengatur secara tegas status hukum karya yang dihasilkan oleh AI, dan pengaturan terhadap Artificial Intelligence belum terdapat hukum yang bersifat secara mengikat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta, penentuan subjek hukum yang berhak atas perlindungan, serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi AI tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta, kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dengan hak pencipta.

Perancangan Pencatatan Transaksi Penjualan dan Pembelian Menggunakan Microsoft Excel Pada Usaha Dagang (Studi Kasus : Supplier Buah Naga X)

2026-08-24T03:24:01+00:00

Penelitian ini berfokus pada perancangan sistem informasi akuntansi pencatatan transaksi penjualan dan pembelian pada Supplier Buah Naga X. Penelitian ini bertujuan menyusun rancangan model pencatatan transaksi penjualan dan pembelian menggunakan Microsoft Excel yang sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sistem pencatatan transaksi ini dirancang berbasis Microsoft Excel yang saling terintegrasi Master Data, Form Pembelian, Form Penerimaan dan Sortir barang hingga penyusunan laba rugi. Penilaian efektivitas mengacu pada model DeLone & McLean mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu mengintegrasikan proses pencatatan transaksi penjualan dan pembelian secara lebih terstruktur, menghasilkan informasi yang akurat dan mudah dipahami, serta membantu pengguna dalam mengelola data transaksi dan menyusun laporan laba rugi.

Pengaruh User Generated Content dan Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Warkop Agem Senyum Ketawa di Kota Medan

2026-08-24T03:51:06+00:00

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh User Generated Content (UGC) dan Online Customer Review (OCR) terhadap keputusan pembelian konsumen pada Warkop Agem Senyum Ketawa di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 110 responden. Analisis data dilakukan melalui regresi linear berganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UGC dan OCR memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan pembelian, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,523 mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 52,3% perubahan keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa UGC merupakan faktor yang memberikan pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian pada Warkop Agem Senyum Ketawa.

Pengaruh Absensi, Gaji dan Insentif terhadap Omzet Penjualan pada PD Combot Kids Tahun 2022-2025

2026-08-24T04:38:24+00:00

Penelitian ini dilakukan di PD. COMBOT KIDS, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Absensi, Gaji dan Insentif terhadap Omzet penjualan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan PD. COMBOT KIDS dan menggunakan skala Rasio. Teknik analisis data yang digunakan meliputi Uji Normalitas, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial absensi tiak berpengaruh terhadap omzet penjualan, secara parsial gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet penjualan, serta insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet penjualan. Kemudian secara simultan absensi, gaji, dan insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet penjualan. Nilai koefisien determinasi sebesar 54% menunjukkan bahwa omzet penjualan dapat dijelaskan secara kuat oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini.

Analisis Pengelolaan Administrasi Perusahaan pada Bakpia Djava Yogyakarta

2026-08-24T04:57:16+00:00

ngelolaan administrasi merupakan aspek krusial yang memengaruhi efisiensi dan keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bakpia Djava merupakan salah satu UMKM pelopor dalam industri bakpia di Yogyakarta yang layak diteliti terkait praktik administrasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis pengelolaan administrasi pada Bakpia Djava Yogyakarta, yang berfokus pada tiga aspek utama: administrasi keuangan, administrasi sumber daya manusia (SDM), dan administrasi produk. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbasis data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur daring pada Google Scholar dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-naratif non-statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan administrasi keuangan telah berjalan sistematis dalam mencatat arus kas sehingga mendukung pengawasan biaya operasional dan pengambilan keputusan; (2) Administrasi SDM terorganisir dengan baik melalui pembagian klaster kerja (tim produksi dan pelayanan), sistem absensi, dan pembagian shift yang menjaga konsistensi operasional; (3) Administrasi produk diterapkan secara ketat menggunakan sistem First In First Out (FIFO) untuk mengontrol stok bahan baku sensitif dan mengelola risiko kedaluwarsa produk bakpia basah serta kering. Secara keseluruhan, integrasi ketiga lini administrasi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga kualitas produk pada Bakpia Djava.

Tradisi Yalil Sebagai Media Komunikasi Antarbudaya dan Instrumen Advokasi Sosial untuk Integrasi Masyarakat di Desa Sindangheula Serang Banten

2026-08-24T08:22:42+00:00

Tradisi lisan bukan sekadar prosesi ritual, melainkan instrumen dinamis yang merajut kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tradisi Yalil di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, baik sebagai media komunikasi antarbudaya maupun sebagai instrumen advokasi sosial dalam memperkuat integrasi masyarakat. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Yalil bertindak sebagai media komunikasi antarbudaya berbentuk cultural performance yang mempertemukan tiga lapisan budaya: Islam pesantren, adat Banten, dan lokal-komunal desa. Proses ini berlangsung melalui komunikasi konteks tinggi (high-context communication) yang memediasi transisi status sosial mempelai. Sebagai instrumen advokasi sosial, Tradisi Yalil berperan dalam menegakkan standar moral pernikahan, menerapkan konsep Living Hadis (shalawat yang hidup dalam budaya), serta membangun ruang ritual bersama yang merekatkan solidaritas kultural tanpa paksaan. Lebih lanjut, tradisi ini berkontribusi terhadap integrasi masyarakat melalui tiga mekanisme utama: integrasi ritual (partisipasi kolektif warga), integrasi normatif (reproduksi kepatuhan nilai adat), dan integrasi simbolis (representasi penerimaan sosial lewat pembukaan kain pembatas). Simpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mengalami transformasi fungsi pasca-1980 dari syarat wajib menjadi pelengkap pernikahan, Tradisi Yalil memiliki kapasitas adaptif yang organik. Tradisi ini terbukti melampaui fungsi seremonialnya dan berhasil menjadi penjaga kohesi sosial sekaligus media transmisi nilai agama dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Penerapan Retrospektif Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek pada PT XYZ Sekuritas

2026-08-24T08:45:21+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan retrospektif Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek pada PT XYZ Sekuritas, mengidentifikasi perbedaan perlakuan akuntansi antara PAPE 2021 dan PAPE 2025, menganalisis proses penyajian kembali (restatement) laporan keuangan beserta pengaruhnya terhadap opini auditor, serta mengevaluasi implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ Sekuritas telah menerapkan ketentuan tersebut melalui penyajian kembali laporan keuangan tahun 2024 dan saldo awal 1 Januari 2024 secara retrospektif. Penyesuaian dilakukan pada klasifikasi akun, format penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sesuai PAPE 2025 tanpa memengaruhi substansi transaksi maupun total ekuitas perusahaan. Penerapan regulasi ini tidak mengubah opini auditor independen yang tetap memberikan opini Wajar Tanpa Modifikasian, namun disertai paragraf Penekanan Suatu Hal terkait penyajian kembali laporan keuangan. Secara keseluruhan, penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 meningkatkan keterbandingan, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang lebih berkualitas bagi para pemangku kepentingan.

Analisis Cadangan Kerugian Piutang Usaha Berbasis Expected Credit Loss (ECL) Berdasarkan PSAK 109 pada PT ABC

2026-08-24T08:56:44+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perlakuan akuntansi cadangan kerugian piutang usaha pada PT ABC, (2) menilai kesesuaiannya dengan PSAK 109 menggunakan model Expected Credit Loss (ECL), (3) mengidentifikasi dampaknya terhadap laporan keuangan, serta (4) mengetahui kendala dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PT ABC belum menerapkan cadangan kerugian piutang usaha berdasarkan model Expected Credit Loss (ECL), melainkan masih mencatat piutang sebesar nilai nominal tanpa membentuk cadangan kerugian; (2) perlakuan akuntansi tersebut belum sesuai dengan ketentuan PSAK 109 karena belum menggunakan pendekatan ECL. Simulasi menggunakan provision matrix menghasilkan estimasi cadangan kerugian sebesar Rp7x.xxx.xxx pada tahun 2023 dan Rp2xx.xxx.xxx pada tahun 2024; (3) penerapan ECL menurunkan nilai piutang usaha dan laba perusahaan, namun meningkatkan kewajaran penyajian laporan keuangan; serta (4) kendala utama dalam penerapan ECL meliputi belum adanya kebijakan internal terkait ECL, keterbatasan data historis piutang, serta belum tersedianya metode perhitungan yang sesuai.

Pengaruh Lingkungan Fisik Kerja, Tuntutan Pekerjaan, dan Keseimbangan Hidup Kerja terhadap Kelelahan Kerja (Studi Kasus pada Tenaga Operasional Non Staff PT Royaltama Mulia Kontraktorindo di Jakarta Barat)

2026-08-24T09:39:23+00:00

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh lingkungan fisik kerja, tuntutan pekerjaan, dan keseimbangan hidup kerja terhadap tingkat kelelahan kerja pada tenaga operasional non staff PT Royaltama Mulia Kontraktorindo di Jakarta Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko kelelahan kerja pada sektor konstruksi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja, besarnya tuntutan pekerjaan, serta adanya ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada 68 responden yang seluruhnya merupakan tenaga operasional non staff dengan teknik sampling jenuh. Data penelitian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan fisik kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kelelahan kerja. Tuntutan pekerjaan diketahui berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan kerja, yang berarti semakin tinggi tuntutan pekerjaan maka tingkat kelelahan kerja juga meningkat. Selain itu, keseimbangan hidup kerja juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan kerja, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upaya karyawan dalam menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, tingkat kelelahan kerja yang dirasakan justru cenderung meningkat akibat tekanan peran ganda yang harus dijalankan secara bersamaan. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kelelahan kerja dengan kontribusi sebesar 44,2%. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam mengelola tuntutan pekerjaan secara lebih efektif serta memperhatikan keseimbangan kehidupan kerja karyawan guna meminimalkan tingkat kelelahan kerja.

Pengaruh Personal Branding dan Partisipasi Charity Windah Basudara terhadap Kepercayaan Penggemar

2026-08-24T12:13:37+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh personal branding dan partisipasi charity Windah Basudara terhadap kepercayaan penggemar. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei eksplanatif terhadap 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Model regresi telah memenuhi uji asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa personal branding, partisipasi charity, dan kepercayaan penggemar berada dalam kategori sangat baik dengan TCR masing-masing sebesar 88,84%, 84,77%, dan 88,48%. Indikator tertinggi pada personal branding adalah ciri khas (91,2%), partisipasi charity adalah keterbukaan informasi (88,0%), dan kepercayaan penggemar adalah reputasi (90,6%). Sementara itu, konsistensi konten gaming dan keterlibatan audiens dalam kegiatan charity menjadi aspek yang masih perlu diperhatikan. Hasil uji t menunjukkan bahwa personal branding (X1) dan partisipasi charity (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan penggemar (Y), dengan nilai t hitung masing-masing sebesar 7,308 dan 3,944 serta signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil uji F menunjukkan kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan penggemar, dengan R² sebesar 0,711 atau 71,1%. Temuan ini memperkuat Theory of Reasoned Action dan Source Credibility Theory, dengan personal branding sebagai fondasi dan partisipasi charity sebagai penguat kepercayaan penggemar.

Hubungan Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Sosiologi UNSOED Dalam Belanja Online

2026-07-06T00:02:17+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara gaya hidup hedonis dan perilaku konsumtif mahasiswi dalam aktivitas belanja online. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pola konsumsi, khususnya di kalangan mahasiswa yang cenderung adaptif terhadap tren dan kemudahan akses internet. Gaya hidup hedonis yang berorientasi pada kesenangan diduga memiliki keterkaitan dengan meningkatnya perilaku konsumtif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei mahasiswi Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman angkatan 2023–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi, uji korelasi dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara gaya hidup hedonis dan perilaku konsumtif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,651. Hasil regresi menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif dengan nilai koefisien sebesar 0,691.

Analisis Hukum Penegakan Hak Berdaulat Indonesia terhadap Praktik Illegal Fishing Kapal Vietnam di Laut Natuna Utara

2026-08-26T01:32:58+00:00

Praktik Illegal Fishing oleh kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menegakkan hak berdaulat atas pemanfaatan sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Meskipun Indonesia dan Vietnam telah menandatangani Persetujuan Penetapan Batas ZEE pada 2022, proses pengesahannya pada periode penelitian belum selesai sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penindakan terhadap pelanggaran perikanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan bahan hukum yang berkaitan dengan hak berdaulat serta penegakan hukum di ZEE. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimanakah kerangka hukum internasional dan hukum nasional mendukung hak berdaulat Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara? 2. Apa kendala yuridis dan implementatif yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan hak berdaulat terhadap praktik Illegal Fishing oleh kapal Vietnam di Laut Natuna Utara? Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1. UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan hak berdaulat dan menegakkan hukum di ZEE. Namun, masih diperlukan sinkronisasi antara hukum nasional dan ketentuan yurisdiksi ZEE dalam hukum internasional. 2. Penegakan hukum masih terkendala oleh belum tuntasnya pengesahan Persetujuan ZEE Indonesia-Vietnam 2022, strategi gray zone, keterbatasan armada pengawasan, dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Oleh karena itu, percepatan pengesahan dan penguatan koordinasi antarlembaga perlu menjadi prioritas.

Strategi Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Mendorong Akses Pendanaan Hijau bagi Komunitas Berbasis Lingkungan

2026-08-06T14:45:13+00:00

Perubahan iklim mendorong perlunya penerapan green governance yang menekankan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya akses komunitas berbasis lingkungan terhadap skema pendanaan hijau akibat rendahnya kapasitas kelembagaan, administrasi, dan penyusunan proposal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pendampingan PATTIRO sebagai organisasi masyarakat sipil dalam mendorong akses pendanaan hijau melalui Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana serta diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendampingan PATTIRO dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi program, coaching clinic, pendampingan penyusunan proposal, penguatan administrasi kelembagaan, hingga pendampingan finalisasi pengajuan proposal. Strategi tersebut berhasil meningkatkan kapasitas komunitas dalam mengakses pendanaan hijau, yang ditunjukkan dengan keberhasilan 15 dari sekitar 30 komunitas dampingan memperoleh pendanaan pada Program Small Grant FOLU Net Sink 2030 Tahap IV. Meskipun demikian, proses pendampingan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas penyusunan proposal, legalitas kelembagaan, serta akses informasi dan infrastruktur digital, terutama pada komunitas di wilayah 3T. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PATTIRO berperan sebagai intermediary institution dalam implementasi green governance dengan menjembatani komunitas dan penyedia pendanaan, memperkuat kapasitas masyarakat, serta mendorong tata kelola pendanaan hijau yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

The Effect of Servant Leadership on Quality of Work Life through Psychological Safety among Gen Z Employees

2026-08-06T05:23:16+00:00

This study examines the effect of servant leadership on quality of work life with psychological safety as a mediating variable among Gen Z employees in the service sector in Bandar Lampung, Indonesia. The study addresses the growing importance of understanding how leadership practices and psychological conditions shape positive work experiences among Gen Z employees. A quantitative research approach was employed using a survey method. Data were collected from 150 Gen Z employees working in the service sector through purposive sampling. The data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results indicate that servant leadership has a positive and significant effect on quality of work life and psychological safety. Furthermore, psychological safety positively influences quality of work life and significantly mediates the relationship between servant leadership and quality of work life. These findings suggest that servant leadership enhances employees’ quality of work life not only through direct leadership behaviors but also by fostering a psychologically safe work environment. This study contributes to the literature by highlighting the mediating role of psychological safety in explaining the mechanism through which servant leadership improves quality of work life, particularly among Gen Z employees in the service sector. Practically, organizations should promote servant leadership practices and develop psychologically safe workplaces to support employee well-being and positive work experiences.

Strategi Personal Branding Virtual Youtuber Mikazuki Arion dalam Membangun Citra Positif di Media Sosial Youtube

2026-08-26T04:25:38+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi personal branding Virtual YouTuber (VTuber) Indonesia, Mikazuki Arion, dalam membangun citra positif di media sosial YouTube. Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus tunggal berunit terbenam (embedded single-case study) yang merujuk pada Yin (2018). Kasus dibatasi pada praktik personal branding Mikazuki Arion sejak debut 2023 hingga periode pengumpulan data 2026. Sumber bukti mencakup lima video siaran langsung YouTube yang dipilih secara purposif, dokumentasi digital, serta wawancara semi-terstruktur dengan tiga moderator Mikazuki Arion, yaitu Cuji, Seven, dan Mine pada 22 Agustus 2026. Analisis dilakukan secara deduktif menggunakan delapan hukum personal branding Peter Montoya sebagai kategori yang ditetapkan di muka, kemudian dipadankan melalui pattern matching antar-sumber bukti. Keabsahan studi kasus diperkuat melalui validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas sebagaimana dikemukakan Yin (2018), terutama dengan penggunaan multiple sources of evidence dan rantai bukti. Hasil penelitian menunjukkan pola yang kuat dan konsisten pada delapan hukum Montoya. Spesialisasi dan perbedaan dibangun melalui konsep Prime Minister, Primordial Demon, suara khas, lore, serta identitas visual; kepemimpinan terlihat dalam pengelolaan alur siaran, batas komunitas, dan respons terhadap kritik; kepribadian tampak melalui komunikasi spontan, hangat, humoris, dan natural; kenampakan dijaga melalui live streaming dan interaksi lintas platform; kesatuan dan keteguhan terlihat pada keberlanjutan identitas meskipun terjadi redebut dan pembaruan model; sedangkan goodwill dibangun melalui apresiasi, empati, ketegasan yang proporsional, dan kepedulian terhadap audiens. Wawancara moderator mengonfirmasi mayoritas pola yang teramati pada video sekaligus memperluas pemahaman tentang pengelolaan komunitas di luar momen siaran. Temuan ini pada dasarnya mengonfirmasi teori Montoya, tetapi memperluas pemaknaan personality dan unity pada konteks identitas berbasis avatar, karena konsistensi yang dapat diuji adalah konsistensi persona publik dan praktik komunikasinya, bukan identitas privat talent di balik avatar.

Strategi Komunikasi Digital Public Relations Bank BTN Pusat @btn dalam Mempromosikan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

2026-08-26T08:28:17+00:00

Penelitian ini membahas strategi Digital Public Relations Bank BTN Pusat dalam mempromosikan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui akun Instagram resmi @btn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme dan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Key Informan dari Institutional Relationship Management Bank BTN Pusat, didukung staf KPR dan nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi 18 unggahan bertema KPR pada akun @btn selama November 2025 sampai Juni 2026. Data dianalisis menggunakan kerangka Cyber Public Relations Onggo yang mencakup Relations, Reputation, dan Relevance, serta ditinjau melalui Teori Komunikasi Massa Lasswell dan Teori Two-Way Symmetrical Communication Grunig dan Hunt. Hasil penelitian menunjukkan Bank BTN berhasil membangun reputasi kuat sebagai top of mind produk KPR melalui konsistensi identitas visual dan key message #HGCTHI, meskipun interaksi pada akun @btn masih didominasi komunikasi satu arah yang informatif. Penelitian juga menemukan perluasan segmentasi audiens serta kesenjangan penyampaian informasi teknis mengenai suku bunga floating. Secara keseluruhan, prinsip Cyber Public Relations telah diterapkan secara memadai, tetapi masih diperlukan penguatan interaksi dua arah dan penyesuaian pesan promosi.

Representasi Identitas Melalui Estetika dan Atmosfer dalam Series Peaky Blinders Season 1 (Analisa Semiotika Roland Barthes)

2026-08-27T01:09:34+00:00

Penelitian ini menganalisis konstruksi estetika dan atmosfer sinematik dalam membentuk identitas visual serial televisi Peaky Blinders Season 1. Melalui pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggunakan analisis Teori Representasi Stuart Hall serta didukung oleh teori Imajiner Musik dan Film Roland Barthes (denotasi, konotasi, dan mitos) dan prinsip sinematografi Blain Brown. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pencahayaan kontras dan skema warna dingin merepresentasikan trauma pasca-Perang Dunia I serta kemuraman kelas pekerja Birmingham. Sementara itu, kontras busana rapi di lingkungan kumuh mengartikulasikan kedisiplinan dan otoritas. Maka estetika dan atmosfer di series ini memproduksi identitas “kekuatan dan otoritas geng kriminal yang dihormati namun terpapar secara karismatik dan heroik” yang menaturalisasi kejahatan dan kekerasan geng Shelby menjadi bentuk perlawanan kelas yang terhormat, karismatik, dan elegan.

Pengaruh Strategi Public Relations Somethinc melalui Konten Tiktok terhadap Brand Awareness dan Brand Engagement pada Generasi Z Pengikut Aktif Akun @Somethincofficial

2026-08-27T05:17:25+00:00

Perkembangan media sosial mendorong praktisi public relations memanfaatkan platform digital sebagai ruang strategis untuk membangun hubungan antara merek dan audiens. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh strategi public relations Somethinc melalui konten TikTok terhadap brand awareness dan brand engagement pada Generasi Z pengikut aktif akun @somethincofficial. Penelitian menggunakan paradigma positivistik, pendekatan kuantitatif, dan metode survei. Sebanyak 100 responden Generasi Z berusia 18–25 tahun dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria mengikuti akun @somethincofficial serta pernah menonton, menyukai, atau mengomentari konten Somethinc dalam tiga bulan terakhir. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert lima poin dan dianalisis melalui uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, korelasi Spearman Rank, regresi linier sederhana, koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil korelasi Spearman menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara strategi public relations dengan brand awareness (r_s=0,831; p<0,001) serta brand engagement (r_s=0,848; p<0,001). Hasil regresi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness (t=15,721; p<0,001) dan brand engagement (t=15,098; p<0,001). Koefisien determinasi menunjukkan kontribusi sebesar 71,6% terhadap brand awareness dan 69,9% terhadap brand engagement. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi public relations Somethinc melalui TikTok memiliki peran penting dalam memperkuat pengenalan, ingatan, interaksi, dan kedekatan audiens dengan merek.

The Effects of Job Satisfaction, Organizational Culture, and Work Motivation on Employee Retention: Compensation as a Moderating Variable

2026-08-27T05:04:28+00:00

Turnover karyawan pada perusahaan makanan beku di Tangerang masih menjadi perhatian manajerial karena tuntutan produksi yang intensif, kondisi kerja yang menantang, serta mobilitas karyawan yang berulang dapat mengganggu keberlangsungan operasional dan meningkatkan pentingnya penerapan strategi retensi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja, budaya organisasi, dan motivasi kerja terhadap retensi karyawan, serta menguji kompensasi baik sebagai prediktor langsung maupun sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan retensi karyawan pada perusahaan makanan beku di Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kausal dan teknik purposive sampling. Kebutuhan sampel minimum adalah 250 responden berdasarkan 25 indikator, sedangkan data yang dianalisis terdiri dari 305 responden karyawan yang valid dari PT Adilmart CCK (Jofrans), PT Dagsap Endura Eatore (Hemato), PT Essem Food, dan PT Porto Food Indonesia (Bartos). Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja (β=0,389; p<0,001), budaya organisasi (β=0,285; p<0,001), motivasi kerja (β=0,473; p<0,001), dan kompensasi (β=0,185; p=0,008) berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi karyawan. Kompensasi juga terbukti memperkuat pengaruh kepuasan kerja (β=0,142; p=0,015) dan budaya organisasi (β=0,144; p=0,025) terhadap retensi karyawan. Namun, kompensasi tidak terbukti memoderasi hubungan antara motivasi kerja dan retensi karyawan (β=0,011; p=0,438). Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi kerja merupakan prediktor langsung yang paling kuat terhadap retensi karyawan, sementara mekanisme motivasi nonfinansial tetap memiliki peran penting dalam mempertahankan karyawan meskipun kompensasi telah diperhitungkan.

Analisis Konten YouTube Windah Basudara sebagai Media Personal Branding dalam Membangun Citra Positif di Kalangan Generasi Z

2026-08-27T05:17:55+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi personal branding Windah Basudara melalui konten YouTube dan menjelaskan proses pembentukan citra positif di kalangan Generasi Z. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten. Data utama berasal dari lima video YouTube yang dianalisis menggunakan delapan hukum personal branding Montoya dan Vandehey, sedangkan wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan Generasi Z digunakan sebagai data konfirmasi. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan model Miles dan Huberman, dengan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan elemen personal branding tidak muncul dengan intensitas yang sama pada setiap video. Pola paling konsisten adalah spesialisasi sebagai gaming-entertainer, kepribadian yang ekspresif dan autentik, perbedaan melalui storytelling dan improvisasi, serta keteguhan mempertahankan ciri khas, sedangkan nama baik menguat pada konteks apresiasi terhadap karya, komunitas, dan kegiatan sosial. Wawancara Generasi Z mengonfirmasi pola tersebut dan memperlihatkan bahwa citra positif terbentuk melalui empat komponen, yaitu persepsi, kognisi, sikap, dan motivasi. Penelitian menyimpulkan bahwa personal branding Windah Basudara merupakan proses dinamis yang dibangun melalui pola presentasi diri yang konsisten, namun tidak menghasilkan penerimaan yang seragam pada setiap audiens.

Analisis Kualitas Produk Dan Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan(Studi Kasus Pada Umkm Dimsum Nagel Di Balongpanggang Gresik)

2026-08-27T09:37:07+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas produk, kualitas pelayanan, dan peran kedua aspek tersebut dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada UMKM Dimsum NaGel di Balongpanggang, Gresik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informasi penelitian diperoleh dari pemilik usaha dan sepuluh pelanggan yang telah melakukan pembelian minimal dua kali. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sesuai dengan pengalaman mereka terhadap produk dan pelayanan Dimsum NaGel. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan informasi diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan menilai kualitas produk Dimsum NaGel secara positif berdasarkan cita rasa, tekstur, kesegaran bahan, kebersihan, dan tampilan produk. Dalam aspek pelayanan, keramahan, kecepatan merespons pesanan, komunikasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi pengalaman yang paling banyak diapresiasi. Kualitas produk menjadi dasar utama dalam membentuk penilaian pelanggan terhadap produk, sedangkan kualitas pelayanan memperkuat kenyamanan selama proses pembelian. Kepuasan pelanggan terlihat melalui pembelian ulang dan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan, terutama variasi menu, desain kemasan, promosi, dan pengelolaan pelayanan ketika jumlah pesanan meningkat.

Praktik Jual Beli Jabatan Perangkat Desa sebagai Bentuk Korupsi: Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo

2026-08-28T01:00:46+00:00

Praktik jual beli jabatan perangkat desa merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan desa yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan jabatan publik diperlakukan sebagai objek transaksi yang berorientasi pada keuntungan ekonomi maupun kepentingan politik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum praktik jual beli jabatan perangkat desa sebagai bentuk tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap hasil penelitian dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan antara praktik pengisian jabatan perangkat desa dengan konsep penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan perangkat desa secara substantif memiliki karakteristik yang sejalan dengan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berorientasi pada pemberian keuntungan tertentu dalam proses pengangkatan jabatan publik. Selain itu, praktik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain budaya patronase politik, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi dalam proses rekrutmen perangkat desa, serta persepsi jabatan sebagai instrumen investasi ekonomi dan sosial. Untuk mencegah praktik tersebut, diperlukan penguatan sistem rekrutmen berbasis merit, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan, serta optimalisasi pengawasan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan Air oleh Pabrik Tinjauan Hukum dan Keberlanjutan Lingkungan

2026-08-28T02:55:41+00:00

Air merupakan sumber daya alam terbatas yang kebutuhannya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pemanfaatan air dengan memperhatikan fungsi sosial, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat atas air yang layak.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Tujuannya menganalisis dasar hukum pemanfaatan air oleh industri, mekanisme perizinan dan kewajiban hukum, dampak pengambilan air berlebihan serta pembuangan limbah terhadap lingkungan dan masyarakat, serta merumuskan penguatan kerangka hukum yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia aturan mengenai izin pengambilan air, baku mutu limbah, dan sanksi hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik, seperti pengambilan air tanpa izin atau melebihi kuota, pembuangan limbah melampaui baku mutu, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi tersebut berpotensi mengancam ketersediaan air bersih dan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan melalui penguatan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, transparansi data lingkungan, serta integrasi pengawasan air baku dan air limbah dalam sistem terpadu.

Efektivitas Penerapan Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia

2026-08-28T05:22:41+00:00

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan amanat konstitusional yang tertuang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai wujud nyata Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan tanpa hambatan yang tidak perlu. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, mengevaluasi tingkat efektivitas penerapan prinsip tersebut, mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat, serta merumuskan langkah optimalisasi di lingkungan Peradilan Umum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan studi dokumen peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data langsung melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah lengkap dan berbagai inovasi seperti sistem e-court telah diterapkan, efektivitas penerapan prinsip tersebut belum mencapai harapan sepenuhnya. Kendala utama meliputi penumpukan beban perkara, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kesenjangan akses teknologi di berbagai wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip tersebut memerlukan sinergi komprehensif antara perbaikan sistem regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Marriage Is Scary: Dinamika Dan Esensi Pernikahan Perspektif Al-Qur’an Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Islami

2026-08-28T06:08:13+00:00

Fenomena marriage is scary menjadi salah satu isu sosiologis yang berkembang pesat di kalangan generasi muda Indonesia sebagai akibat dari paparan narasi negatif di media sosial. Fenomena ini memunculkan persepsi bahwa pernikahan identik dengan konflik, kekerasan rumah tangga, ketimpangan relasi patriarki, hingga hilangnya kebebasan individu, yang berakibat pada penurunan minat untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika fenomena marriage is scary dan mendekonstruksi narasi ketakutan tersebut dengan menjelaskan kembali esensi pernikahan berdasarkan perspektif Al-Qur'an sebagai landasan dalam membangun ketahanan keluarga Islami. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, didukung oleh penafsiran dari kitab tafsir otoritatif seperti Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim dan Tafsir Al-Mishbah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan teologis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan irasional terhadap pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh trauma kolektif dan konstruksi media sosial terhadap praktik patriarki yang toksik, bukan dari hakikat ajaran Islam. Al-Qur’an merespons ketakutan ini dengan menawarkan paradigma transformatif: kepemimpinan (qawwam) sebagai bentuk pengayoman dan tanggung jawab bukan dominasi, interaksi suami-istri berlandaskan kepatutan dan keadaban (mu'asyarah bil ma'ruf), serta jaminan kecukupan dari Allah bagi mereka yang menjaga kesucian. Reaktualisasi nilai-nilai Qur'ani dan pemaknaan pernikahan sebagai ikatan suci yang agung (mitsaqan ghalizha) menjadi solusi strategis dalam mereduksi stigma negatif dan memperkokoh ketahanan keluarga Islami di era digital

Representasi Fenomena Sosial dalam Lirik Lagu Tarian Penghancur Raya Karya Feast

2026-08-28T09:41:30+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi fenomena sosial yang terdapat dalam lirik lagu Tarian Penghancur Raya karya .Feast melalui pendekatan semiotika Roland Barthes dengan paradigma kritis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis semiotika Roland Barthes yang meliputi denotasi, konotasi, dan mitos. Analisis penelitian diperkuat dengan perspektif Karl Marx untuk melihat relasi kuasa, eksploitasi, dan kapitalisme dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lirik lagu Tarian Penghancur Raya merepresentasikan enam fenomena sosial, yaitu eksploitasi lingkungan, dominasi industri terhadap masyarakat lokal, partisipasi kolektif dalam sistem yang merugikan, komodifikasi kebutuhan dasar manusia, ketidakberdayaan dan marginalisasi masyarakat, serta krisis lingkungan global. Representasi tersebut ditampilkan melalui berbagai simbol dan kritik sosial yang mengandung nilai ideologis. Dengan demikian, lirik lagu tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media kritik sosial yang merepresentasikan realitas sosial dalam masyarakat.

Pengaruh Persepsi Konsumen pada Produk dan Kredibilitas Influencer Tasya Farasya terhadap Keputusan Pembelian Produk Rare Beauty melalui Media Sosial Tiktok

2026-08-28T13:39:51+00:00

Perkembangan media sosial telah mengubah strategi pemasaran pada industri kosmetik, salah satunya melalui pemanfaatan beauty influencer sebagai sumber informasi bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi konsumen dan kredibilitas beauty influencer terhadap keputusan pembelian produk Rare Beauty melalui media sosial TikTok. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan jenis penelitian eksplanatif. Populasi penelitian adalah pengguna aktif TikTok di Indonesia yang pernah melihat konten Tasya Farasya mengenai produk Rare Beauty. Sampel penelitian berjumlah 400 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 27 setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen dan kredibilitas beauty influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan, kedua variabel mampu menjelaskan 71,0% variasi keputusan pembelian (R² = 0,710), sedangkan 29,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi konsumen yang positif dan kredibilitas beauty influencer yang tinggi merupakan faktor penting dalam meningkatkan keputusan pembelian produk Rare Beauty melalui TikTok.

Representasi Keadilan Sosial dalam Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Analisis Semiotika Kebijakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020

2026-08-29T01:07:49+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat desa di Indonesia serta munculnya berbagai persoalan sosial dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, konflik sosial masyarakat, dan munculnya persepsi simbolik terhadap bantuan sosial pemerintah. Dalam perspektif semiotika, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif negara, tetapi juga sebagai teks sosial yang mengandung simbol, tanda, dan ideologi tertentu mengenai keadilan sosial dan negara kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi keadilan sosial dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui analisis semiotika terhadap Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menggunakan data sekunder berupa regulasi pemerintah, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan data statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang menitikberatkan pada analisis makna denotatif, konotatif, dan mitos sosial dalam teks kebijakan BLT Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BLT Dana Desa merepresentasikan konstruksi simbolik mengenai keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin desa melalui penggunaan istilah seperti “perlindungan sosial”, “keluarga miskin”, dan “prioritas penggunaan Dana Desa”. Secara denotatif, BLT Dana Desa dimaknai sebagai bantuan tunai bagi masyarakat miskin, sedangkan secara konotatif bantuan sosial dipahami sebagai simbol kehadiran negara dan bentuk pengakuan sosial terhadap kelompok rentan. Selain itu, kebijakan BLT Dana Desa membangun mitos sosial mengenai negara sebagai pelindung masyarakat miskin dan representasi negara kesejahteraan. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan masih adanya persoalan implementasi seperti ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dan munculnya konflik sosial di masyarakat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai teks sosial yang mengandung representasi ideologi keadilan sosial dan negara kesejahteraan. Bahasa dan simbol dalam kebijakan digunakan pemerintah untuk membangun legitimasi sosial dan citra moral negara sebagai pelindung masyarakat miskin desa.

Motivasi Pengunjung Wahana Rumah Hantu Braga di Kota Bandung

2026-08-29T08:56:36+00:00

Salah satu bentuk wisata hiburan yang mengalami peningkatan popularitas adalah wisata rumah hantu (haunted house attraction). Wahana ini menawarkan pengalaman berbasis ketakutan sebagai daya tarik utama. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena secara psikologis manusia pada umumnya cenderung menghindari stimulus yang menimbulkan rasa takut. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motivasi wisatawan yang berkunjung ke Rumah Hantu Braga. Lokasi penelitian adalah wahana Rumah Hantu Braga yang terletak di Jalan Braga no 18 Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data primer dan studi literatur untuk memperoleh data sekunder. Pengunjung yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa motivasi wisatawan berkunjung ke Rumah Hantu Braga terdiri dari motivasi pendorong dan penarik. Motivasi pendorong terdiri dari adanya rasa penasaran, iseng, menemani teman, uji nyali, tantangan, dan FOMO. Sedangkan hal yang membuat wisatawan merasa tertarik atau menjadi motivasi penarik ke wahana tersebut ialah wahana yang terlihat seram, terlihat ramai dan terdengar seru.

Kata kunci: motivasi, rumah hantu

Penerapan Regresi Spasial untuk Menentukan Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Stunting di Sulawesi Tenggara

2026-08-29T13:05:28+00:00

Stunting merupakan tantangan bagi sektor kesehatan di Indonesia dalam mencapai salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan keberlanjutan ke-2, yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Hasil SSGI 2021 menunjukkan Sulawesi Tenggara berada pada posisi kelima dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia. Prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara antar wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda karena dipengaruhi adanya efek spasial. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan regresi spasial dengan metode Spatial Autoregressive Model (SAR) dan mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stunting di Sulawesi Tenggara. Matriks pembobot spasial yang digunakan adalah matriks berdasarkan jarak yaitu matriks k-Nearest Neighbor (k-NN) karena Sulawesi Tenggara memiliki beberapa kabupaten/kota yang dipisahkan oleh lautan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Spatial Autoregressive Model (SAR) merupakan model terbaik, memiliki nilai AIC (Akaike Information Criterion) terkecil sebesar 96,73 dan nilai pseudo-R² sebesar 80,52 persen. Berdasarkan hasil pemodelan SAR faktor yang berpengaruh terhadap prevalensi balita stunting di Sulawesi Tenggara yaitu pemberian Asi-Ekslusif, imunisasi dasar lengkap, berat bayi lahir rendah (BBLR), pemberian makanan tambahan pada balita, dan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil.

Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam Pengembangan Museum Rumah Adat Nan Baanjuang

2026-08-30T02:13:48+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam pengembangan Museum Rumah Adat Nan Baanjuang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi pejabat dan staf Bidang Kebudayaan, petugas museum, Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, serta lima kelompok pengunjung sebagai triangulasi sumber. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta kerangka lima tahap Strategy Change Cycle Bryson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandat pengelolaan museum telah didukung regulasi dan Renstra; misi pengembangan diarahkan pada pelestarian, edukasi, dan rekreasi budaya; serta penilaian lingkungan telah mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Strategi yang dijalankan mencakup konservasi, inventarisasi dan registrasi koleksi, kegiatan edukasi, kerja sama lintas pihak, promosi media sosial, dan digitalisasi secara bertahap. Faktor pendukungnya meliputi nilai sejarah dan budaya, keberagaman koleksi, dukungan pemerintah, kerja sama, dan posisi Bukittinggi sebagai kota wisata. Hambatannya adalah keterbatasan tenaga profesional, anggaran, registrasi dan digitalisasi, media interpretasi, ketentuan cagar budaya, serta promosi yang belum optimal. Strategi telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan indikator evaluasi, penguatan kompetensi, digitalisasi, promosi, dan kolaborasi yang lebih terarah.

Peran dan Makna Simbol Gerak Tubuh dalam Perayaan Liturgi Sabda Bagi Umat di Stasi STA. Maria Goreti Labat

2026-08-30T12:48:24+00:00

Liturgi Sabda merupakan bagian penting dalam kehidupan iman Gereja karena melalui pewartaan Sabda Allah, umat beriman berjumpa dengan Allah sekaligus memperoleh pembinaan dan penguatan dalam iman. Dalam perayaan Liturgi Sabda, partisipasi umat beriman tidak hanya diwujudkan melalui mendengarkan bacaan Kitab Suci, menjawab doa-doa, dan mengikuti nyanyian, tetapi juga melalui simbol-simbol liturgis, termasuk gerak tubuh. Berdiri, duduk, membungkuk, membuat tiga tanda salib kecil sebelum pewartaan Injil, melipat tangan, serta mempertahankan sikap tubuh yang khidmat dan penuh perhatian merupakan bentuk pengungkapan iman yang memiliki makna spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan makna simbol gerak tubuh dalam perayaan Liturgi Sabda, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan penghayatan umat beriman terhadap simbol-simbol tersebut, serta mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penghayatan terhadap gerak tubuh demi pertumbuhan iman umat beriman di Stasi Sta. Maria Goreti Labat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Partisipan penelitian terdiri atas delapan informan, yang terdiri dari enam informan utama dan dua informan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol gerak tubuh dipahami oleh umat beriman sebagai ungkapan penghormatan kepada Allah, kesiapsediaan untuk mendengarkan Sabda, kerendahan hati, penyerahan diri, dan keterbukaan terhadap kehendak Allah. Namun, sebagian umat beriman masih melakukan gerak tubuh liturgis hanya sebagai kebiasaan tanpa memahami secara mendalam makna spiritualnya. Faktor-faktor yang mendukung penghayatan terhadap gerak tubuh tersebut meliputi pengaruh keluarga, pembinaan Gereja, keterlibatan dalam pelayanan liturgi, kesadaran pribadi, dan suasana liturgi yang kondusif. Sementara itu, faktor-faktor penghambat meliputi kecenderungan melakukan gerak tubuh secara otomatis, keterbatasan pembinaan liturgi, dan rendahnya minat membaca. Oleh karena itu, diperlukan katekese dan pembinaan liturgi secara berkelanjutan, praktik langsung dalam perayaan liturgi, penguatan peran orang tua, peningkatan keterlibatan Orang Muda Katolik (OMK), serta penciptaan suasana liturgi yang tertib dan kondusif. Dengan demikian, simbol gerak tubuh tidak hanya menjadi kebiasaan lahiriah semata, tetapi sungguh-sungguh dapat menjadi ungkapan iman yang membantu umat beriman untuk berpartisipasi secara sadar, aktif, dan bermakna dalam Liturgi Sabda.

Pengaruh Labelisasi Halal, Kualitas Produk, dan Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah (Studi Kasus Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Labuhanbatu)

2026-08-30T22:13:21+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal, kualitas produk, dan minat beli terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Labuhanbatu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 83 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Secara parsial, labelisasi halal, kualitas produk, dan minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Secara simultan ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) menunjukkan bahwa sebesar 89,7% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh labelisasi halal, kualitas produk, dan minat beli, sedangkan sisanya sebesar 10,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, peningkatan kejelasan label halal, kualitas produk, dan minat beli mampu meningkatkan keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswa.

Hubungan Kualitas Konten Instagram Reels "Container" Dan Daya Tarik Tempat Publik Terhadap Minat Kunjung Warga Sukapura

2026-08-31T06:31:23+00:00

Perkembangan media sosial, khususnya fitur Instagram Reels, telah menjadi salah satu instrumen komunikasi pemerintah daerah yang efisien untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap tempat publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara kualitas konten Instagram Reels “Container” dan daya tarik tempat publik dengan minat kunjungan warga Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert empat poin dan dianalisis dengan IBM SPSS Statistics melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi Pearson, dan uji korelasi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel, serta data residual berdistribusi normal. Uji korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara kualitas konten Instagram Reels dengan minat kunjungan (r = 0,827; Sig. = 0,000) dan antara daya tarik tempat publik dengan minat kunjungan (r = 0,804; Sig. = 0,000). Uji korelasi berganda menghasilkan nilai R sebesar 0,867 dan Adjusted R Square sebesar 0,747 (F = 147,477; Sig. = 0,000), yang berarti kedua variabel bebas secara simultan menjelaskan 74,7% variasi minat kunjungan warga, sedangkan 25,3% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini mendukung relevansi teori Stimulus–Organism–Response dalam menjelaskan bagaimana konten digital pemerintah daerah membentuk minat kunjungan masyarakat, serta merekomendasikan peningkatan kualitas konten dan pemeliharaan fasilitas publik secara berkelanjutan.

Kepatuhan Satuan Kerja dalam Memenuhi Instrumen Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia

2026-07-24T01:40:49+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memenuhi instrument evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2024 dan 2025. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan menelaah data primer hasil wawancara serta data sekunder berupa hasil uji instrumen dan nilai SAKIP dari 33 Kanwil pada tahun 2024 dan 32 Kanwil pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai uji instrumen meningkat dari 65,9 menjadi 72,8, tetapi proporsi Kanwil yang belum menuntaskan proses evaluasi justru naik dari 3% menjadi 34,4% pada periode yang sama. Kajian melalui teori kepatuhan mengungkap bahwa perbaikan skor tidak langsung mencerminkan kepatuhan yang merata, karena faktor normatif berupa pemahaman regulasi, faktor instrumental berupa pengawasan, dan komitmen organisasi masih menjadi penentu utama keberhasilan pemenuhan instrumen evaluasi. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya penguatan pembinaan sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi kinerja, dan penegasan mekanisme pengawasan agar tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap instrumen evaluasi kinerja dapat meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Peran Sistem Peradilan dalam Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia

2026-09-01T14:08:38+00:00

Sistem peradilan merupakan instrumen utama negara hukum dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini menganalisis peran sistem peradilan Indonesia dengan menggunakan kerangka hukum yang berlaku sampai tahun 2026. Pembaruan hukum pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menjadi perkembangan penting, khususnya berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan KUHAP 1981. UU KUHAP 2025 memperkuat hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, serta praperadilan, keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan peran advokat. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan berperan melalui jaminan persamaan di hadapan hukum, due process of law, fair trial, akses terhadap keadilan, pengujian tindakan negara, perlindungan hak konstitusional, serta pemulihan hak. Namun efektivitas perlindungan masih dipengaruhi oleh akses bantuan hukum, independensi dan integritas aparat, lamanya proses, kesenjangan teknologi, perlindungan kelompok rentan, dan pelaksanaan putusan.

Kajian Hukum Tata Ruang dalam Perlindungan Lahan Sawah di Lindungi

2026-09-01T14:09:19+00:00

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum tata ruang yang bertujuan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian serta menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Kajian ini bertujuan menganalisis perlindungan LSD dalam perspektif hukum tata ruang di Indonesia, khususnya terkait efektivitas regulasi dan implementasinya. Kajian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggunakan teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch, teori sistem hukum Lawrence Friedman, dan perspektif kebijakan publik sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan LSD telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmoni kebijakan tata ruang dan investasi, lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi terhadap petani, kurangnya integrasi data spasial, serta intervensi politik dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan LSD melalui harmonisasi regulasi, peningkatan penegakan hukum, pemberian insentif ekonomi kepada petani, integrasi sistem informasi spasial, serta pengendalian revisi RTRW. Perlindungan LSD pada akhirnya memerlukan pendekatan integratif yang memadukan aspek hukum, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi secara berkelanjutan.

Pengaruh Kepemimpinan Demokratis Ketua HIMA terhadap Civic Disposition Anggota HIMA PPPKn Universitas Pamulang

2026-09-04T11:32:46+00:00

Dalam pelaksanaan organisasi hima ppkn universitas pamulang, kepemimpinan ketua hima memiliki peran penting dalam mengarahkan, melibatkan, dan mendorong anggota untuk menjalankan tanggung jawab organisasi. Namun, masih terdapat anggota pengurus yang kurang aktif dalam kegiatan organisasi, kehadiran dalam koordinasi yang belum optimal, serta pelaksanaan tugas yang belum merata. Kondisi tersebut berkaitan dengan pentingnya penerapan kepemimpinan demokratis dalam mendukung civic disposition anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan demokratis ketua hima terhadap civic disposition anggota pengurus hima ppkn universitas pamulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional prediktif mempunyai populasi penelitian berjumlah 22 orang pengurus hima ppkn universitas pamulang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan demokratis ketua hima memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 40,36 dengan kategori baik, sedangkan variabel civic disposition memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 40,95 dengan kategori baik. Hasil uji korelasi pearson product moment menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,782 dengan signifikansi 0,000, yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan dengan tingkat hubungan yang kuat.. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,611 menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis ketua hima memberikan kontribusi sebesar 61,1% terhadap civic disposition, sedangkan 38,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Mengembangkan Kreativitas Mahasiswa Universitas Sembilanbelas November Kolaka melalui Kegiatan Entrepreneurship Patnership Challenge (EPC) sebagai Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha

2026-09-04T13:23:09+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kreativitas mahasiswa Universitas Sembilanbelas November Kolaka melalui kegiatan Entrepreneurship Partnership Challenge (EPC) sebagai upaya menumbuhkan jiwa wirausaha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui praktik pengembangan produk kuliner yang meliputi tahap identifikasi ide usaha, pemilihan bahan baku, proses produksi, penentuan cita rasa, penetapan harga, pengemasan, penentuan target konsumen, hingga pemasaran. Produk yang dikembangkan terdiri atas tiga jenis, yaitu basreng, jasuke, dan es kuwut timun. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengembangkan ide sederhana menjadi produk yang memiliki nilai jual dengan mempertimbangkan kebutuhan, selera, dan kemampuan konsumen. Proses tersebut memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mengelola kegiatan usaha secara langsung, mulai dari menghasilkan produk hingga memasarkannya melalui penjualan langsung dan media sosial. Kegiatan EPC juga memberikan pengalaman dalam melatih kreativitas, kerja sama, komunikasi, tanggung jawab, pengambilan keputusan, pengelolaan modal, serta kemampuan memecahkan masalah yang muncul selama kegiatan usaha. Berbagai kendala yang dihadapi, seperti persaingan produk, menarik minat konsumen, menjaga kualitas dan konsistensi produk, pembagian tugas, promosi, serta produk yang belum terjual, menjadi bagian dari proses pembelajaran kewirausahaan. Dengan demikian, kegiatan Entrepreneurship Partnership Challenge (EPC) dapat menjadi wadah pembelajaran berbasis praktik yang mendukung pengembangan kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa serta memberikan bekal pengalaman untuk mengembangkan peluang usaha di masa mendatang.

Penerapan Hukum Adat Sarano Wali dalam Penyelesaian Pencurian Ikan di Kecamata Binongko

2026-09-07T09:54:10+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Sarano Wali masih diterapkan dalam penyelesaian pencurian ikan, khususnya pelanggaran yang terjadi di wilayah laut yang ditetapkan sebagai kaombo. Penyelesaian dilakukan melalui pisara atau sidang adat yang dilaksanakan oleh Dewan Sara di Baruga dengan mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan mufakat. Proses penyelesaian meliputi tahap penangkapan dan penahanan sementara, tahap persiapan, serta tahap pelaksanaan sidang adat. Dalam proses pisara, pihak yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, kemudian Dewan Sara melakukan musyawarah untuk menentukan penyelesaian dan sanksi adat yang sesuai berdasarkan Kitab Kasawa Sarano Wali. Pencurian ikan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan adat dan dapat dikategorikan sebagai To Sabaragau. Sanksi yang diterapkan terdiri atas teguran, peringatan keras, dan denda adat yang disebut karambici, dengan mempertimbangkan bentuk dan tingkat pelanggaran serta ketentuan adat yang berlaku. Penerapan hukum adat Sarano Wali menunjukkan bahwa penyelesaian pencurian ikan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga bertujuan memulihkan keseimbangan, keharmonisan, dan hubungan sosial dalam masyarakat adat.

Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penurunan Stunting Di Daerah (Studi Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda)

2026-09-08T09:53:57+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting di Daerah pada Kelurahan Lok Bahu serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui fokus penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan yaitu model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Lok Bahu belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, proses transmisi telah berjalan baik dari DP2KB hingga ke tingkat TPK, tetapi masih terdapat kelemahan pada kejelasan komunikasi belum diterima secara keseluruhan oleh masyarakat dan konsistensi dan intensitas forum koordinasi yang hanya 2 kali setahun. Dari sisi sumber daya, kualitas SDM, anggaran, peralatan, dan kewenangan formal dinilai sudah memadai, meskipun terdapat keterbatasan dari segi kuantitas personel hanya berjumlah 18 orang. Dimensi disposisi menunjukkan komitmen yang kuat dari tingkat kelurahan hingga tim lapangan, sementara struktur birokrasi telah tertata sesuai prosedur operasional standar (SOP) dan mekanisme pembagian kerja yang formal namun fragmentasi pada pertanggungjawaban fungsi pembinaan oleh DP2KB dalam menginiasi pertemuan TPK ini masih sangat terbatas. Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor penghambat utama, yaitu: (1) minimnya intensitas forum komunikasi dan koordinasi internal TPK akibat beban kerja ganda personel; (2) belum optimalnya sosialisasi dan penyebaran informasi kepada kelompok sasaran secara terstruktur; serta (3) terbatasnya jumlah anggota TPK dibandingkan dengan jumlah sasaran di Kelurahan Lok Bahu.

Pelukan Penuh Keyakinan: Penguatan Parenting Self-Efficacy Ibu dalam Mengasuh dan Merawat Anak melalui Psikoedukasi

2026-09-09T13:12:58+00:00

Keyakinan diri dalam pengasuhan merupakan aspek penting bagi ibu dalam menghadapi berbagai tuntutan pengasuhan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perubahan keyakinan diri dalam pengasuhan setelah mengikuti psikoedukasi Pelukan Penuh Keyakinan. Penelitian menggunakan desain pre-eksperimental one-group pretest-posttest dengan melibatkan 15 ibu yang memiliki anak. Intervensi dilakukan melalui psikoedukasi berbasis kelompok, diskusi, dan refleksi. Data kuantitatif dianalisis menggunakan uji Wilcoxon signed-rank, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan peningkatan rerata skor dari 31,07 pada pre-test menjadi 31,87 pada post-test. Sebanyak 11 peserta mengalami peningkatan skor, tiga mengalami penurunan, dan satu peserta tetap. Namun, perubahan tersebut belum signifikan secara statistik (Z = −1,696; p = 0,090). Temuan kualitatif menunjukkan bahwa ibu menghadapi berbagai tantangan dan keraguan terhadap kapasitas diri, tetapi mampu mengenali kompetensi dan usaha dalam pengasuhan. Refleksi menunjukkan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan dan pemaknaan pengasuhan sebagai proses belajar.

Tindakan Represif dan Agresi Membedah Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

2026-09-11T08:36:30+00:00

Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint maritim paling vital di dunia yang menghubungkan produsen minyak Teluk Persia dengan pasar global. Wacana penutupan Selat Hormuz oleh Republik Islam Iran sebagai bentuk countermeasures atau tindakan represif terhadap sanksi dan ancaman militer asing kerap memicu ketegangan geopolitik global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan penutupan Selat Hormuz dari perspektif Hukum Pidana Internasional (HPI), khususnya dalam menguji batas antara tindakan balasan (represal/countermeasures) dan kejahatan agresi (crime of aggression) sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan jalur pelayaran internasional secara unilateral di Selat Hormuz yang disertai blokade atau penggunaan kekuatan bersenjata melampaui ambang batas countermeasures yang sah menurut hukum internasional (jus ad bellum). Dalam konstelasi HPI, apabila penutupan tersebut menimbulkan blokade pelabuhan atau pantai (blockade of ports or coasts) dan pemblokiran jalur navigasi bebas (innocent/transit passage), tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Kejahatan Agresi berdasarkan Pasal 8 bis Statuta Roma 1998, yang menuntut pertanggungjawaban pidana individual (individual criminal responsibility) bagi para pemimpin politik dan militer yang mengeksekusinya.