Model Collaborative Governance untuk Optimalisasi Kinerja Organisasi Publik dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Bone

Abstrak

Pergeseran paradigma dari New Public Management menuju New Public Governance menempatkan kolaborasi lintas organisasi sebagai pendekatan utama dalam meningkatkan kinerja sektor publik, khususnya dalam penanganan wicked problems seperti stunting. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi collaborative governance dalam optimalisasi kinerja organisasi publik pada program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone serta merumuskan model tata kelola kolaboratif yang mendukung manajemen kinerja lintas organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, pemerintah desa, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka analisis collaborative governance Ansell dan Gash yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas organisasi telah berjalan melalui TPPS dan mampu meningkatkan koordinasi, komunikasi, serta komitmen antaraktor. Namun, efektivitas kolaborasi belum optimal karena sistem manajemen kinerja masih berorientasi pada indikator masing-masing organisasi sehingga belum mampu mengukur pencapaian hasil bersama (shared outcomes). Penelitian ini merumuskan model Collaborative Governance yang diperkuat oleh komponen Collaborative Performance Management melalui integrasi indikator kinerja lintas organisasi, sistem informasi terpadu, monitoring dan evaluasi bersama, serta akuntabilitas kolektif. Model tersebut memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen kinerja sektor publik berbasis kolaborasi serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada nilai publik dalam percepatan penurunan stunting.