Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kebijakan Ekologi di Sulawesi Selatan

Abstract

Penelitian ini menganalisis perkembangan dan implementasi Ecological Fiscal Transfer  (EFT) di Sulawesi Selatan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong perlindungan  lingkungan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah,  namun rentan terhadap degradasi lingkungan. Membutuhkan mekanisme insentif untuk  pengelolaan berkelanjutan. EFT sebagai transfer anggaran berbasis indikator ekologi  menjadi relevan untuk mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Studi kasus pada Kabupaten Maros, Sinjai, Bulukumba dan Enrekang menunjukkan inisiatif lokal bernama  Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). Maros mengintegrasikan indikator  lingkungan (30%) dan ketahanan bencana (20%) dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Sinjai  menerapkan TAKE secara kompetitif, menghargai peran ekologis desa melalui Perbub  No. 27 Tahun 2024. Bulukumba mengaitkan alokasi dana desa dengan kinerja  lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan pelestarian hutan adat. Enrekang mengadopsi Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan. Meskipun inisiatif ini menunjukkan potensi besar  dalam mendorong pembangunan hijau dan keadilan fiskal, tantangan signifikan masih  ada. Ini terverifikasi rendahnya kapasitas SDM lokal serta kurangnya pemahaman dan  korrdinasi lintar sektor. Namun, EFT memiliki potensi besar untuk menjadikan Sulawesi  Selatan percontohan nasional dalam integrasi kebijakan fiskal dan ekologi dan meningkatkan kualitas lingkungan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.